REGIONAL:
- Menko PMK Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah akan memperkuat sektor UMKM melalui penambahan anggaran khusus sebesar satu triliun rupiah.
- Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar 508,2 triliun rupiah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar bantuan tepat sasaran.
- Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026 dan penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga lima persen pada 2029.
Suara.com - Pemerintah resmi memperkuat komitmen pemberdayaan masyarakat melalui penguatan UMKM, perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (12/5/2026).
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menegaskan Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran kementerian agar memastikan UMKM mendapat fasilitas terbaik demi mendukung pertumbuhan usaha.
"Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Cak Imin.
Sebagai langkah konkret, ia mengungkapkan rencana penambahan anggaran khusus untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM. Dana tersebut akan dialokasikan untuk festival produk hingga pemanfaatan aset negara yang belum optimal sebagai ruang pamer produk UMKM.
"Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuhnya.
Di sektor perlindungan sosial, Cak Imin menyebut anggaran APBN yang dialokasikan telah mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
"Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk memastikan penyaluran bantuan lebih akurat, Presiden Prabowo juga memerintahkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama distribusi bantuan sosial.
"Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah telah memetakan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas pengentasan kemiskinan. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026 dan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 5 persen pada 2029.
"Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkasnya.
TERPOPULER