REGIONAL:
- Ridho Al-Hamdi, Guru Besar UMY, menilai loyalitas partai politik Indonesia cenderung cair dan pragmatis demi kepentingan kekuasaan.
- Partai politik enggan menjadi oposisi sejati karena ketergantungan terhadap sumber daya finansial dan kebutuhan menjaga pengaruh politik praktis.
- Kondisi politik nasional diprediksi tidak akan berubah signifikan dalam satu dekade ke depan akibat dominasi aktor lama.
Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menanggapi fenomena klaim kesetiaan partai politik dalam koalisi pemerintahan.
Belum lama ini, pernyataan itu dikeluarkan oleh Ketua Umum PAN yang memamerkan kesetiaannya mendukung Prabowo Subianto selama 15 tahun terakhir.
Meski PAN konsisten mendukung Prabowo dalam tiga edisi Pilpres, catatan sejarah menunjukkan partai tersebut tetap bergabung ke dalam gerbong pemerintahan Jokowi pasca-kekalahan Prabowo di periode sebelumnya.
Ridho menilai hal ini menunjukkan bahwa loyalitas dalam politik Indonesia bersifat sangat cair dan pragmatis.
"Ya partai politik di Indonesia itu kan gitu ya nggak murni benar-benar menjadi petarung ya semuanya tetap merapat ke kekuasaan," ujar Ridho kepada Suara.com, Senin (11/5/2026).
Disampaikan Ridho, bahwa sistem kepartaian di Indonesia saat ini tidak memiliki figur atau institusi yang benar-benar berani mengambil peran sebagai oposisi sejati.
Bahkan, partai besar yang sebelumnya identik dengan posisi berseberangan pun dinilai mulai melunak terhadap kekuasaan.
Ia menyoroti bagaimana mentalitas para aktor politik lebih condong untuk mencari aman di dalam lingkaran pemerintahan. Tujuannya demi menjaga keberlangsungan logistik dan pengaruh politik praktis.
"Jadi partai politik di Indonesia ini nggak ada yang main punya mental menjadi oposisi sejati," tegasnya.
Lebih lanjut, Ridho mengungkapkan penyebab utama di balik fenomena haus kekuasaan ini.
Menurutnya, ketiadaan modal yang kuat di luar lingkar kekuasaan membuat partai-partai politik merasa perlu untuk selalu berada di posisi strategis dalam pemerintahan.
Ketergantungan terhadap sumber daya finansial menjadi alasan mendasar mengapa partai politik di Indonesia enggan berada di luar pemerintahan dalam waktu yang lama.
"Menurut saya partai-partai politik di Indonesia ini nggak punya modal kuat untuk menjadi oposisi, semuanya haus dengan kekuasaan yang melahirkan modal finansial, semuanya pengen posisi, semuanya pengen uang, semuanya pengen modal gitu," tegas Dekan Fisipol UMY tersebut.
Melihat kondisi tersebut, Ridho memprediksi bahwa lanskap politik nasional tidak akan banyak berubah dalam satu dekade ke depan.
Selama susunan aktor dan sistem yang berjalan masih diisi oleh wajah-wajah lama, budaya politik pragmatis akan terus mendominasi.
"Iya betul kalau melihat situasinya begini akan sampai 10 tahun ke depan bahkan nggak akan ada perubahan yang signifikan kalau orang-orangnya itu-itu aja," pungkasnya.
TERPOPULER