REGIONAL:
- Sebanyak 14.237 personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
- Pengamanan difokuskan pada titik strategis seperti kawasan DPR/MPR RI, Monas, hingga Kejaksaan Agung guna menjamin keamanan penyampaian aspirasi.
- Aparat gabungan turut melakukan rekayasa lalu lintas situasional demi memastikan kelancaran aktivitas masyarakat di tengah kepadatan massa.
Suara.com - Sebanyak 14.237 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi ujuk rasa atau demo bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pengamanan besar-besaran itu melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya yang disiagakan di sejumlah titik strategis yang diprediksi menjadi pusat konsentrasi massa.
Beberapa lokasi yang menjadi fokus pengamanan antara lain kawasan DPR/MPR RI, Monas sisi Silang Selatan, Kejaksaan Agung RI, Gedung Pelni, Bawaslu RI hingga Tugu Proklamasi.
“Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mempersiapkan kegiatan masyarakat dalam penyampaian pendapat di muka umum, termasuk terkait situasi arus lalu lintas,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan.
Dari total kekuatan personel yang diterjunkan, sebanyak 12.263 personel berasal dari kepolisian.
Kemudian 500 personel dari TNI, 74 personel pemerintah daerah, 400 personel pengamanan dalam DPR/MPR RI, serta 1.000 personel Sabuk Kamtibmas dan Potmas.
Pengerahan aparat gabungan tersebut untuk memastikan aksi berjalan aman sekaligus menjaga aktivitas masyarakat tetap lancar di tengah potensi kepadatan massa dan lalu lintas.
“Kehadiran personel di lapangan untuk memberikan rasa aman dan kelancaran dalam penyampaian aspirasi oleh saudara-saudara kita dari beberapa elemen masyarakat,” jelas Budi.
Selain pengamanan massa, aparat juga mengantisipasi potensi kemacetan di sejumlah ruas jalan Ibu Kota selama aksi berlangsung. Rekayasa lalu lintas disebut akan diberlakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.
Masyarakat diminta mengikuti arahan petugas agar mobilitas di sekitar titik aksi tetap terkendali dan tidak menimbulkan kepadatan parah.
“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat karena merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Kami juga mengimbau seluruh peserta untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta saling menghormati dengan petugas TNI-Polri di lapangan,” tutur Budi.
TERPOPULER