REGIONAL:
Suara.com - Perkembangan energi terbarukan yang semakin pesat kerap memunculkan kekhawatiran terkait alih fungsi lahan pertanian maupun dampaknya terhadap kawasan bernilai ekologis.
Menjawab tantangan tersebut, tim peneliti dari Cornell University, The Nature Conservancy (TNC), U.S. Geological Survey (USGS), dan Central Michigan University mengembangkan model pemetaan untuk membantu menentukan lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala utilitas secara lebih berkelanjutan.
Dikutip dari Phys.org, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Geography and Sustainability itu dirancang untuk mengidentifikasi area potensial bagi pengembangan energi surya dengan tetap melindungi lahan pertanian produktif dan habitat keanekaragaman hayati yang sensitif.
Melalui model tersebut, para peneliti mengevaluasi geografi suatu wilayah berdasarkan tiga prioritas yang sering kali saling bersaing, yakni biaya pembangunan yang rendah, perlindungan sektor pertanian, dan konservasi lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan potensi konflik penggunaan lahan dipetakan sejak awal sebelum proyek energi surya dibangun.
"Terjadi konflik penggunaan lahan yang terkait dengan pengembangan energi surya karena ada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap keanekaragaman hayati, pertanian, dan energi. Pada kenyataannya, ketiganya saling berinteraksi dalam satu sistem yang saling terhubung," kata penulis senior studi sekaligus Assistant Professor of Natural Resources and the Environment di Cornell University, Steve Grodsky.
Ada Konsekuensi di Setiap Pilihan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap prioritas membawa konsekuensi yang berbeda. Ketika perlindungan lahan pertanian menjadi fokus utama, sekitar 80 persen lokasi potensial di lahan pertanian utama dapat diselamatkan dari pembangunan panel surya. Namun, pilihan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan karena proyek dapat bergeser ke area lain yang tersedia.
Di sisi lain, menghindari kawasan ekologis sensitif hanya meningkatkan biaya tahunan sekitar 0,17 persen. Konsekuensinya, pembangunan panel surya lebih banyak diarahkan ke padang rumput, ladang jerami, dan lahan pertanian yang telah diolah.
New York dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki target transisi energi yang ambisius. Pada 2019, negara bagian tersebut mengesahkan undang-undang iklim yang menargetkan 70 persen pasokan listrik berasal dari energi terbarukan pada 2030 dan mencapai 100 persen pada 2040.
Dalam skenario pengembangan energi surya paling agresif yang digunakan peneliti, New York diperkirakan membutuhkan kapasitas tenaga surya sekitar 46.000 megawatt hingga 2050. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan lahan sekitar 107.700 hektare.
Meski demikian, angka itu hanya mencakup sebagian kecil dari total luas wilayah New York yang mencapai sekitar 30 juta hektare, termasuk 6,5 juta hektare lahan pertanian dan 4,5 juta hektare lahan lindung milik negara.
"Secara tradisional, penentuan lokasi pembangkit tenaga surya berfokus pada biaya terendah agar energi dapat dibangun dengan cepat dan efisien. Namun, banyak penolakan dari masyarakat yang ingin melindungi lahan pertanian utama dan khawatir terhadap penebangan hutan dalam skala besar," ujar penulis utama studi, Adam Gallaher.
Para peneliti menilai model pemetaan tersebut dapat diterapkan di berbagai wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa. Dalam pemetaan biaya terendah, tim mempertimbangkan faktor seperti jarak ke jalan dan jaringan transmisi listrik, jenis tanah, serta penggunaan lahan saat ini. Sementara itu, data pertanian dan lingkungan diperoleh dari sejumlah lembaga terkait di New York dan pemerintah federal Amerika Serikat.
Penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan transisi energi terbarukan tidak harus mengorbankan lahan pertanian maupun kawasan bernilai ekologis. Dengan perencanaan lokasi yang lebih matang, pembangunan energi surya dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab dengan tambahan biaya yang relatif kecil.
Penulis: Vicka Rumanti
TERPOPULER