REGIONAL:
- Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna di Senayan pada Rabu, 20 Mei 2026, yang telah mencapai kuorum.
- Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat tersebut untuk menyampaikan dokumen kebijakan fiskal RAPBN 2027.
- Langkah Presiden membacakan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tersebut menjadi momen bersejarah dan perdana di parlemen.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Rapat Paripurna ini dihadiri langsung Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Puan menyebut jika rapat kali ini telah mencapai kuorum lantaran dihadiri anggota dewan sebanyak 451 orang dari 580.
"Menurut catatan dari Kesetjenan DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 451 anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai," kata Puan.
Atas dasar itu Puan lantas lanhsung mengetuk palu membuka Rapat Paripurna tersebut.
"Dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim perkenankan kami membuka rapat paripurna," tuturnya sambil mengetuk palu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026).
Agenda utama kehadiran Presiden adalah untuk membacakan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
“Besok itu Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal,” kata Dasco saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Langkah Presiden Prabowo ini tergolong istimewa dan memecah tradisi, mengingat selama ini penyampaian KEM-PPKF biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai perwakilan pemerintah.
Namun, Dasco menegaskan bahwa secara konstitusi dan aturan yang berlaku, hal tersebut sangat dimungkinkan.
“Kan sebenarnya para menteri itu mewakili Presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian... yang kemudian membuat seorang Presiden... bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026,” ujar Dasco.
Keputusan Presiden untuk membacakan sendiri pokok-pokok kebijakan fiskal ini disebut sebagai momen bersejarah di parlemen.
Dasco mengaku telah mengecek catatan sejarah persidangan sebelumnya dan menyimpulkan bahwa ini merupakan peristiwa perdana.
“Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya. Oke. Ada lagi?” ucap Dasco saat ditanya apakah ini merupakan tren baru atau momen perdana bagi seorang Presiden menyampaikan KEM-PPKF secara langsung kepada DPR.
TERPOPULER
