Menlu Ungkap Kendala Pembebasan 9 WNI di Israel: RI Pakai Jalur Turki, Yordania, dan Lembaga HAM

Suara.com - Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pembebasan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan otoritas Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza. 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, mengakui adanya tantangan besar dalam proses tersebut karena keterbatasan jalur komunikasi langsung dengan Israel.

Menanggapi desakan publik agar pemerintah segera memulangkan para aktivis dan jurnalis tersebut, Sugiono menegaskan bahwa pihaknya telah bergerak melalui pihak ketiga.

"Kita sudah, kita sudah minta... Tadi keterbatasan komunikasi ini, makanya kita harus lewat pihak ketiga. Tapi kita terus melakukan koordinasi dan pemantauan setiap saat," ujar Sugiono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, bahwa tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel membuat proses negosiasi menjadi sangat menantang secara teknis di lapangan.

"Karena situasinya juga situasi komunikasinya juga cukup menantang. Kita tidak punya jalur komunikasi yang terbuka," jelasnya.

Untuk menyiasati hal tersebut, pemerintah menempuh jalur hukum dengan melibatkan pengacara dari lembaga hak asasi manusia yang berbasis di wilayah setempat. 

Selain itu, diplomasi melalui negara sahabat seperti Yordania dan Turki terus diintensifkan.

"Kita sudah engage pengacara yang juga pada kasus-kasus sebelumnya, yang adalah ya, namanya Adalah (Lembaga Hukum HAM). Jadi lewat jalur tersebut kita pakai, lewat jalur rekan-rekan kita yang di Yordania dan Turki kita pakai," ungkap Sugiono.

Pemerintah berharap agar upaya penekanan diplomatik dan bantuan hukum ini segera membuahkan hasil agar para delegasi Indonesia dapat segera kembali ke tanah air.

"Kita harapkan hal ini tidak berlangsung lama. Dan kita akan terus melakukan pengawasan serta tekanan terhadap situasi ini," pungkasnya.