REGIONAL:
- Presiden Prabowo memuji peran PDIP sebagai penyeimbang demokrasi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
- Aria Bima menegaskan PDIP memilih posisi sebagai mitra strategis untuk mengawal pemerintahan secara kritis sesuai ideologi Pancasila.
- PDIP berkomitmen mendukung kebijakan pro-rakyat namun tetap bersikap kritis dan argumentatif terhadap kebijakan pemerintah yang menyimpang dari konstitusi.
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima merespons pujian terbuka yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto terhadap peran PDIP di luar pemerintahan.
Ia menjelaskan, bahwa posisi PDIP saat ini adalah sebagai "mitra strategis" yang mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstitutif sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan ini disampaikan Aria Bima menanggapi momen hangat dalam Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026), di mana Presiden Prabowo berterima kasih atas pengawasan keras yang diberikan PDIP.
Aria mengungkapkan bahwa Megawati kini lebih memaknai posisi PDIP sebagai mitra strategis untuk menjaga ideologi bangsa, bukan sekadar oposisi biasa.
"Dulu kan kata oposisi, kemudian yang kali ini kan Ibu Mega kan memaknai sebagai mitra strategis. Strategisnya apa? Ya, strategisnya adalah bagaimana komitmen wujud tetap kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategisnya apa? Ya mewujudkan teknokratik Pancasila yang adil, bersatu, dan demokratis gitu kan," kata Aria Bima.
Secara taktis, Aria Bima menekankan bahwa PDIP akan tetap kritis.
Namun, ia menjamin bahwa kritik yang dilontarkan bukan didasari oleh rasa tidak suka yang membabi buta, melainkan untuk membela pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar sesuai konstitusi dan kepentingan "wong cilik".
Ia menegaskan bahwa PDIP tidak akan bersikap asal kritik atau sekadar mencari kesalahan pemerintah tanpa dasar yang jelas.
"Tapi sekali lagi posisi PDI perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah," tegas politisi senior PDIP tersebut.
Ia menjelaskan bahwa sebutan mitra strategis mengandung konsekuensi bahwa PDIP akan mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun akan menjadi pihak yang paling lantang bersuara jika ada kebijakan yang menyimpang.
"Itulah sebutan sebagai mitra strategis. Tetapi kita akan bersuara lantang, kritis, argumentatif, memberikan alternatif, pada saat itu menyangkut kepentingan rakyat, konstitusi, dan Pancasila," pungkasnya.
Sebelumnya, momen menarik terjadi dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026).
Di penghujung pidatonya, Presiden Prabowo Subianto secara khusus melontarkan pujian dan rasa terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) atas perannya di luar pemerintahan.
Prabowo mengawali pernyataan tersebut dengan mengakui pentingnya fungsi pengawasan (check and balances) dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Ia mengapresiasi pilihan politik PDIP yang tetap menjadi penyeimbang pemerintah.
TERPOPULER