Demo Harkitnas di DPR, Ribuan Guru Madrasah dan Ojol Tuntut Kesejahteraan dan Perlindungan

Suara.com - Ribuan massa dari kalangan guru madrasah swasta dan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Rabu (20/5/2026). Aksi tersebut sempat memicu kemacetan di Jalan Gatot Subroto arah Slipi akibat massa memenuhi sebagian badan jalan.

Kelompok guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) dan Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) menuntut pemerintah mengangkat guru swasta dan madrasah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui perubahan regulasi dalam Undang-Undang ASN.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah menghapus diskriminasi antara guru negeri dan swasta serta meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam aksi tersebut, sejumlah guru mengaku hanya menerima gaji ratusan ribu rupiah meski telah mengabdi selama puluhan tahun.

Sementara itu, massa pengemudi ojol mendesak DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pengemudi Ojol. Mereka juga memprotes besaran potongan jasa aplikator yang dinilai terlalu tinggi, meminta transparansi tarif, serta menuntut jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung perusahaan aplikator.

Aksi demonstrasi guru dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian disusul massa ojol sekitar pukul 14.00 WIB. Hingga sore hari, massa mulai berangsur membubarkan diri secara kondusif meski sebagian perwakilan masih melakukan audiensi dengan pihak DPR.

Untuk mengamankan jalannya aksi, Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan 7.345 personel gabungan di sejumlah titik aksi dalam rangka peringatan Harkitnas.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold E. P. Hutagalung, mengatakan pengamanan dilakukan secara maksimal dengan pendekatan humanis dan persuasif.

“Kami telah menyiapkan 7.345 personel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Pengamanan dilakukan secara profesional, humanis, dan mengedepankan upaya persuasif,” kata Reynold di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan pihak kepolisian menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun kami juga mengimbau agar peserta aksi tetap tertib, tidak anarkis, dan mematuhi aturan yang berlaku,” ujarnya.

Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, khususnya di sekitar kawasan DPR/MPR RI, untuk mengurai kepadatan kendaraan selama aksi berlangsung.

Selain di DPR/MPR RI, aksi peringatan Harkitnas juga berlangsung di sejumlah titik lain di Jakarta, seperti kawasan Monas oleh elemen mahasiswa BEM SI dan di depan Gedung Bawaslu.