REGIONAL:
- Presiden Prabowo mengungkapkan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri selama 22 tahun memicu rendahnya gaji guru dan ASN.
- Praktik ilegal seperti pelaporan nilai ekspor rendah dan penyelundupan komoditas strategis menyebabkan negara kehilangan ratusan miliar dolar AS.
- Pemerintah menerbitkan aturan tata kelola ekspor SDA agar BUMN menjadi eksportir tunggal guna meningkatkan penerimaan pajak negara.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun menjadi salah satu penyebab kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membacakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prabowo menyebut selama 22 tahun Indonesia memperoleh keuntungan sebesar 436 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, dari jumlah itu, sebanyak 343 miliar dolar AS justru bocor keluar negeri.
"Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya," ungkap Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai praktik pelarian kekayaan nasional atau outflow of national wealth telah berlangsung sejak era Orde Baru.
Prabowo lalu menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya. Modus itu dilakukan dengan menjual komoditas dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga murah agar keuntungan besar tersimpan di luar Indonesia.
"Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB," ujarnya.
Menurut Prabowo, praktik tersebut terjadi di berbagai sektor komoditas strategis seperti batu bara dan minyak kelapa sawit.
Selain under invoicing, Presiden juga menyinggung praktik under counting, transfer pricing, hingga penyelundupan lewat pelabuhan yang disebut merugikan negara dalam jumlah besar.
"Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50 persen. Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya," katanya.
Karena itu, Prabowo menilai pembenahan lembaga negara, khususnya sektor bea dan cukai, menjadi langkah mendesak.
"Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau menjatuhkan moril siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita," pungkasnya. (Antara)
TERPOPULER