Relokasi Akibat Krisis Iklim: Mengapa Memindahkan Warga Tidak Sesederhana Memindahkan Rumah?

Suara.com - Relokasi masyarakat dari wilayah yang terdampak krisis iklim kerap dipandang sebagai solusi logis ketika suatu kawasan tak lagi aman untuk dihuni.

Namun, para peneliti dan pembuat kebijakan mengingatkan bahwa memindahkan warga bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal baru, melainkan juga menyangkut pekerjaan, relasi sosial, hingga keterikatan emosional yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Isu tersebut mengemuka dalam peluncuran buku Climate Change, Labour and Migration in Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (19/5/2026). Dalam diskusi tersebut, sejumlah narasumber menyoroti kompleksitas relokasi sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Relokasi Tak Sekadar Memindahkan Rumah

Kepala Sub Bidang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Bappeda DKI Jakarta, Andhika Ajie, mengatakan perpindahan penduduk tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pemindahan fisik dari satu lokasi ke lokasi lain.

“Jadi untuk memindahkan penduduk itu enggak gampang, karena sudah sekian lama berada di sana. Namanya manusia ya kita punya keterikatan emosional dengan lokasi tempat tinggal mereka,” ujar Andhika.

Menurut dia, rumah bukan sekadar bangunan tempat tinggal. Di dalamnya terdapat kenangan, hubungan sosial, dan rasa memiliki yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kebijakan relokasi sering kali menghadapi resistensi meskipun wilayah yang ditempati semakin rentan terhadap banjir, kenaikan muka laut, atau bencana iklim lainnya.

Ketika Mata Pencaharian Ikut Hilang

Selain ikatan emosional, tantangan terbesar dalam relokasi adalah hilangnya sumber penghidupan warga. Banyak pekerjaan bergantung pada lokasi dan jaringan pelanggan yang telah dibangun dalam waktu lama.

“Pekerjaan misalnya dulunya tambal ban. Begitu direlokasi, langganan kita taunya di sana,” kata Andhika.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kedeputian Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani. Ia menilai pemerintah perlu memastikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat setelah relokasi dilakukan.

“Ketika masyarakat berpindah, negara harus memikirkan tidak hanya sekadar berpindah, tetapi juga livelihood. Misalnya nelayan ketika diberikan lahan di gunung, mereka harus menjadi petani. Apakah mereka akan dilatih?” ujar Franky.

Menurutnya, tanpa jaminan pekerjaan dan peningkatan keterampilan, relokasi berisiko menciptakan kelompok masyarakat baru yang rentan secara ekonomi.

Perempuan Menanggung Beban Adaptasi Lebih Besar

Persoalan relokasi juga tidak dirasakan secara merata. Perempuan dinilai menjadi kelompok yang menghadapi beban adaptasi lebih besar karena harus memastikan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan di lingkungan yang baru.