REGIONAL:
- Charles Honoris dari Komisi IX DPR RI mendukung moratorium pembangunan dapur baru oleh Badan Gizi Nasional pada Senin, 8 Juni 2026.
- Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis agar lebih efisien di tengah tantangan fiskal negara.
- Pemerintah diarahkan fokus pada kelompok rentan serta beralih menggunakan dapur berbasis sekolah guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara efektif.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan moratorium atau penangguhan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah bijaksana untuk memastikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah tantangan fiskal negara.
Charles menyampaikan bahwa langkah BGN untuk melakukan refocusing penerima manfaat serta mengalihkan fokus dari kuantitas ke kualitas adalah strategi yang selama ini dinantikan parlemen.
"Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," ujar Charles dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, moratorium pembangunan dapur baru harus dimanfaatkan BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," tegasnya.
Lebih lanjut, Charles menilai kebijakan refocusing penerima manfaat adalah langkah rasional.
Ia menekankan bahwa program MBG tidak seharusnya bersifat universal, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen intervensi gizi bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Prioritas tersebut meliputi balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi.
"Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Pendekatan yang lebih terarah akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran," tambah Charles.
Selain perbaikan tata kelola, Charles mendorong momentum pembenahan ini digunakan untuk mentransformasi model penyediaan makanan.
Ia mengusulkan agar pendekatan dapur SPPG yang terpusat mulai beralih menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
Model dapur berbasis sekolah dianggap memiliki banyak keunggulan, di antaranya memangkas biaya logistik dan distribusi, mempermudah pengawasan kualitas makanan, serta melibatkan partisipasi aktif pihak sekolah dan masyarakat sekitar.
"Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia di sekolah, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional. Sekolah juga bisa berperan aktif dalam edukasi gizi dan pemantauan kondisi peserta didik secara langsung," jelasnya.
Charles menekankan bahwa indikator keberhasilan program MBG ke depan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya jumlah penerima manfaat, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
"Langkah moratorium, penajaman sasaran, dan penguatan kualitas layanan yang ditempuh BGN saat ini layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.
TERPOPULER