REGIONAL:
- KSP Dudung menegaskan komitmen pemerintah menjaga integritas Program MBG dari segala praktik korupsi dan pemburu rente.
- Pemerintah menargetkan operasional 29.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bagi 63 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
- KSP berkoordinasi dengan lintas instansi untuk mengawasi tata kelola program guna memastikan pelaksanaan yang transparan dan tepat sasaran.
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menjaga integritas dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, pekan lalu.
Pertemuan sesama anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi ini secara khusus membahas perbaikan ekosistem tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari hulu hingga ke hilir.
Dudung memaparkan skala implementasi MBG yang sangat masif. Hingga Juni 2026, program MBG telah beroperasi melalui lebih dari 29.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat, mulai dari anak-anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui di seluruh penjuru negeri.
Dudung mengaku adanya tantangan implementasi dan risiko yang tidak kecil dalam pelaksanaan program MBG.
Menyikapi hal tersebut, Dudung menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan tegas untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh.
"Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan tegas untuk membersihkan program MBG dari para pemburu rente tanpa pandang bulu. Presiden tidak menoleransi penyimpangan dalam program MBG yang menjadi investasi bagi SDM bangsa ini," kata Dudung dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/6/2026).
KSP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian PAN-RB, dan Tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi akan terus mempererat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mencegah terjadinya potensi korupsi.
Pengawalan ketat juga akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, serta lintas kementerian terkait.
Dudung memberikan catatan khusus terkait dinamika yang terjadi di internal BGN beberapa hari lalu. Ia meminta momentum tersebut dijadikan sebagai titik balik evaluasi dan peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran pelaksana di lapangan.
"Peristiwa beberapa hari lalu di BGN hendaklah menjadi momentum bagi seluruh pelaksana untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh dedikasi, terlebih dalam mengemban amanah program prioritas Presiden ini. Mari bersama kita kawal program ini," kata Dudung.
TERPOPULER