Mahasiswa Trisakti Melawan! Tuntut MBG Dihentikan Sementara dan Evaluasi Total

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat kritik keras dari kalangan mahasiswa. Dalam aksi demo di depan Gedung DPR RI, mahasiswa Universitas Trisakti mendesak pemerintah menghentikan sementara program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut karena dinilai menyimpan banyak persoalan dalam pelaksanaannya.

Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti Muhammad Putra mengatakan MBG merupakan program yang sangat kompleks karena menggunakan anggaran negara dan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

"Berbicara MBG, menurut kami ini sesuatu hal yang kompleks gitu. Ini karena melibatkan ekonomi masyarakat. Kami menuntut program ini harus dievaluasi total dan juga diberhentikan sementara," kata Putra di Gedung DPR RI, Jumat (19/6/2026).

Menurut Putra, pemerintah semestinya menerapkan konsep uji coba atau pilot project sebelum menjalankan program secara masif di seluruh daerah. Tanpa evaluasi yang memadai, berbagai kelemahan program justru muncul ke permukaan.

"Kalau misalnya semuanya langsung dilakukan secara merata tanpa adanya evaluasi, hal ini terjadi bobroknya MBG kelihatan gitu," ucapnya.

Karena itu, mahasiswa Trisakti menilai penghentian sementara menjadi langkah yang diperlukan agar pemerintah memiliki ruang melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program tersebut.

"Makanya kami menuntut pemerintah untuk berhentikan sementara MBG dan juga evaluasi total," tandasnya.

Desakan tersebut menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi mahasiswa di kompleks parlemen.

Selain menyoroti MBG, mahasiswa Trisakti juga mengangkat isu kondisi ekonomi dan politik nasional yang dinilai semakin memprihatinkan.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa tiga tuntutan utama, yakni memulihkan ekonomi dan politik nasional, memberantas inkompetensi pejabat, serta mengembalikan supremasi sipil.

Aksi mahasiswa berlangsung di tengah meningkatnya sorotan terhadap pelaksanaan MBG yang beberapa kali menuai kritik terkait tata kelola, efektivitas anggaran, hingga mekanisme pelaksanaannya di lapangan.

Kritik terbaru dari mahasiswa Trisakti menambah daftar kelompok masyarakat yang meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas tersebut.