4 Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Banding, Amnesty Khawatir Barang Bukti Dimusnahkan

Suara.com - Keputusan banding dari empat anggota TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM, Andrie Yunus, dinilai mengkhawatirkan.

Pasalnya ada potensi barang bukti akam dimusnahkan yang kemudian dapat menghambat proses keadilan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berpandangan perkara ini berpotensi tidak berjalan tuntas apabila barang bukti benar-benar dimusnahkan.

Ia menegaskan bahwa alasan pemusnahan barang bukti dalam konteks hukum harus memiliki dasar yang jelas.

“Kasus Andrie terancam masuk keranjang sampah jika vonis Pengadilan Militer II-08 Jakarta berlanjut pemusnahan bukti. Kami masih khawatir dengan vonis tersebut,” kata Usman dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan, secara yuridis pemusnahan barang bukti umumnya dilakukan karena keterbatasan tempat penyimpanan, atau karena barang tersebut tergolong berbahaya dan berpotensi disalahgunakan seperti narkotika. Namun, menurutnya, alasan tersebut tidak relevan dalam kasus ini.

“Karena semua alasan pemusnahan itu tidak ada, maka urgensi dimusnahkan pun juga tidak ada. Apalagi vonis hakim tunggal Pengadilan Jakarta Selatan memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut,” ujarnya.

Usman juga menekankan bahwa selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, pihak militer tidak seharusnya langsung memusnahkan barang bukti.

Ia menilai tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi proses hukum.

Menurutnya juga instruksi pemusnahan barang bukti itu dapat menjadi obstruction of justice atau upaya merintangi penyidikan yang sah.

Ia berpandangan, pengajuan banding ini seharusnya menjadi momentum bagi otoritas militer untuk mengembalikan seluruh barang bukti kepada Polda Metro Jaya demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan bagi korban.

Usman kemudian meminta Polda Metro Jaya segera mengajukan permintaan pengembalian barang bukti yang sebelumnya telah diserahkan.

Ia menambahkan, kelanjutan penyidikan diperlukan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor lain di balik serangan terhadap Andrie Yunus yang hingga kini belum terungkap.

Amnesty International Indonesia juga kembali mendesak Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna memastikan proses hukum berjalan transparan.

Selain itu, Usman meminta agar TNI membuka akses bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa para terdakwa maupun saksi dari unsur militer.

Ia menilai putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta mencederai rasa keadilan korban dan memperkuat dugaan adanya budaya impunitas di tubuh militer, yang dinilai hanya menyasar pelaku lapangan tanpa menyentuh pihak yang lebih tinggi.

“Vonis Pengadilan Militer II-08 Jakarta kemarin adalah tamparan keras karena hasilnya mencederai rasa keadilan korban. Hal ini kembali mengonfirmasi kuatnya budaya impunitas militer,” ujarnya.

Lebih jauh, Amnesty juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah untuk segera merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Usman menegaskan bahwa sesuai UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit yang melakukan tindak pidana umum semestinya tunduk pada peradilan umum.

“Tanpa itu, perlindungan pembela HAM terus terancam, dan supremasi hukum di Indonesia hanya sebatas ‘omon-omon’,” tegasnya.

Sebelumnya, empat anggota TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut diketahui telah mengajukan banding atas vonis dan hukuman penjara yang dijatuhkan majelis hakim.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, permohonan banding tercatat pada 17 Juni 2026, atau tujuh hari setelah putusan dibacakan. Di sisi lain, oditur militer disebut tidak mengajukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim tersebut.