Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik keras wacana pemerintah yang berencana memasukkan penderita Tuberkulosis (TBC) sebagai penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles menilai rencana tersebut tidak realistis secara teknis dan berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit.

Meski setuju bahwa penderita TBC membutuhkan intervensi gizi sebagai bagian dari pemulihan, Charles menekankan bahwa menggunakan skema MBG bukanlah langkah yang tepat.

“Pada prinsipnya saya setuju dengan adanya intervensi gizi buat masyarakat rentan, termasuk penderita TBC. Tetapi apakah tepat memberikan MBG kepada penderita TBC? Saya rasa ini perlu dikaji kembali. Secara teknis ini akan sangat sulit,” ujar Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Salah satu poin utama yang disoroti Charles adalah masalah distribusi. Program MBG rencananya akan dipasok melalui satuan pelayanan gizi atau dapur pusat (SPPG).

Charles meragukan jangkauan dapur-dapur tersebut untuk menjangkau penderita TBC yang tersebar hingga pelosok.

“Belum tentu di dekat tempat penderita TBC tinggal itu ada dapur SPPG. Jangan semua-semua ditarik ke MBG. Kita sudah punya Puskesmas hampir di setiap kelurahan atau kecamatan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Charles mengkhawatirkan aspek higienitas dan risiko penularan. Mengingat TBC adalah penyakit yang sangat menular melalui droplet, penggunaan wadah makan (ompreng) yang bersirkulasi dalam program MBG dianggap sangat berisiko.

“TBC adalah penyakit yang sangat menular. Apakah ompreng yang dipakai itu nanti dikembalikan ke SPPG dan digunakan kembali? Ini malah bisa menularkan kepada penerima manfaat lainnya yang bukan penderita TBC. Jadi, ini wacana yang menurut saya tidak masuk akal,” tegasnya.

Alih-alih memaksakan masuk ke program MBG, Charles menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan Dinas Kesehatan di daerah.

Menurutnya, tenaga medis di tingkat kecamatan jauh lebih memahami kebutuhan spesifik pasien TBC di wilayahnya.

“Lebih baik Kemenkes berkoordinasi dengan Dinkes daerah, memanfaatkan Puskesmas untuk membantu penderita TBC mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik obat-obatan maupun intervensi gizi. Tenaga kesehatan di sana lebih tahu kebutuhan pasiennya,” jelas Charles.

Charles berharap wacana yang dilontarkan Menteri Kesehatan tersebut belum menjadi keputusan final.

"Mudah-mudahan Pak Menkes hanya bercanda ketika menyampaikan wacana ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar penderita tuberkulosis (TBC) dimasukkan sebagai kelompok prioritas penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan ini diajukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang guna mempercepat pemulihan pasien dan menekan angka kematian akibat TBC di Indonesia.