REGIONAL:
- Garuda Institute mendesak Badan Gizi Nasional segera mengevaluasi tata kelola distribusi Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran.
- Permasalahan distribusi dan operasional di lapangan harus diatasi agar program menjangkau wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi.
- Pemerintah perlu memastikan transparansi anggaran serta mencegah praktik korupsi demi keberhasilan investasi kualitas sumber daya manusia nasional.
"Kalau yang kita maksudkan tujuan MBG itu untuk meningkatkan status gizi anak sekaligus membuat supaya anak-anak stunting itu tidak ada lagi, ya marilah kita pusatkan perhatian pada daerah-daerah yang memang banyak anak-anak stunting," tandasnya.
Menurut Wahyudi, pemerintah perlu lebih serius mengevaluasi struktur belanja dalam Program MBG.
Ia mengingatkan agar pemerintah memastikan program tersebut bebas dari konflik kepentingan, kebocoran anggaran, maupun praktik korupsi.
Diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan MBG benar-benar hadir sebagai instrumen penanganan gizi, bukan sekadar program yang bernilai politis.
"Pertanyaannya adalah apakah MBG betul-betul menyasar anak-anak yang kelaparan? Kalau tidak, berarti untuk siapa MBG ini?" tegasnya.
Lebih lanjut, Wahyudi berpandangan bahwa akar persoalan gizi anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, selain bantuan pangan, pemerintah juga perlu memperluas penciptaan lapangan kerja.
"Jadi, sediakan orang tua itu pekerjaan yang cukup supaya orang tuanya bisa menafkahi anak-anaknya dengan gizi yang cukup," tandasnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata, melainkan harus menyentuh tata kelola, kualitas makanan, transparansi anggaran, hingga dampak nyata program di lapangan.
TERPOPULER