- Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Anti Mafia Tanah berunjuk rasa di Arjuna HyperBowling, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026).
- Massa menuntut pengembalian tanah seluas 2,4 hektare milik ahli waris Saamah yang dikuasai PT HD Arjuna secara ilegal.
- Ahli waris mengklaim terjadi salah objek karena sertifikat perusahaan terdaftar di lokasi yang secara hukum tidak pernah ada.
Suara.com - Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Anti Mafia Tanah menggelar unjuk rasa di depan Arjuna HyperBowling, Kedoya Selatan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Aliansi tersebut menyatakan dukungannya kepada ahli waris dalam sengketa hukum dengan PT HD Arjuna terkait objek tanah seluas 2,4 hektare di Jalan Arjuna Utara RT 5/RW 3, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Ahli waris atas objek tanah tersebut adalah Samaah binti Abdullah Dul Doing yang telah meninggal dunia pada 2 Januari 2007.
Bangunan Arjuna HyperBowling dan Club de Arjuna telah berdiri di atas objek tanah tersebut. Massa menilai hak ahli waris telah diambil oleh perusahaan.
"Bukti kepemilikan yang diperoleh dari ahli waris itu sendiri, yaitu berdasarkan Girik C Nomor 351 sebagaimana dalam peta dirincikan berada di lokasi ini," ujar Novianus Martin Bau, perwakilan hukum ahli waris sekaligus Ketua Bidang Hukum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB Jaya).
Ia mengatakan objek tanah tersebut diklaim oleh PT HD Arjuna yang diperoleh melalui pembelian dari PT Supra Pramesti Sakti pada April 2008.
Kemudian, pada Oktober 2013, PT HD Arjuna disebut memagari seluruh area aset untuk pengamanan dan membangun fasilitas olahraga Club de Arjuna.
"Untuk itu, kami ingatkan kepada pihak siapapun untuk tidak membekingi atau melindungi hak-hak yang telah dilanggar!" teriaknya kepada massa aksi.
Lebih lanjut, pihak ahli waris mengklaim objek tanah tersebut merupakan milik ahli waris berdasarkan dokumen Girik C Nomor 351 Persil 102 Blok D.II seluas 24.000 meter persegi atas nama Saamah.
Klaim tersebut juga didukung data historis berupa Peta Rincik Pajak dan Leter C Pajak Tahun 1938/1947, serta Peta Desa Tahun 1982.
Ahli waris menyatakan perusahaan telah salah menempati objek tanah (error in objecto), karena berdasarkan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan kesaksian pengurus RW, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT HD Arjuna secara hukum terdaftar di lokasi yang berbeda, yakni di Jalan Arjuna Terusan RT 1/RW 2, Kedoya Selatan.
Namun, menurut pihak ahli waris, lokasi tersebut tidak pernah ada.
Berdasarkan pantauan Suara.com, massa aksi memasuki pintu masuk gedung Arjuna HyperBowling sekitar pukul 12.23 WIB.
Massa aksi menilai aksi tersebut sebagai upaya mengembalikan hak atas objek tanah kepada ahli waris.
Massa tampak berkumpul di depan gedung Club de Arjuna. Menurut pengakuan salah seorang peserta aksi, mereka telah berada di area depan gedung hingga Arjuna HyperBowling sejak Kamis (25/6/2026).
Penjelasan PT HD Arjuna
Terkait pemberitaan tersebut, PT HD Arjuna memberikan hak jawab kepada Suara.com dan dimuat pada Jumat (3/7/2026). Legal Manager, Helmi Suhadie, menegaskan PT HD Arjuna memiliki tiga sertifikat HGB yang sah.
Adapun klarifikasi PT HD Arjuna adalah sebagai berikut:
- PT HD Arjuna menegaskan bahwa bidang tanah yang saat ini dipersoalkan merupakan aset perusahaan yang diperoleh seara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- PT HD Arjuna memperoleh bidang tanah tersebut melalui transaksi jual beli dari PT Supra Pramesti Sakti pada tahun 2008. Kepemilikan perusahaan dibuktikan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3523, 3524, dan 3525 yang hingga saat ini masih berlaku dan belum pemah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Status tersebut juga telah ditegaskan oleh Kantor Pertanahan setempat.
- Dengan demikian, bidang tanah yang saat ini berdiri bangunan Club de Arjuna beserta seluruh fasilitasnya merupakan aset yang sah milik PT HD Arjuna.
- Klaim kepemilikan yang diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan ahli waris berdasarkan Girik C 351 tela menjadi bagian dan proses hukum yang telah berlangsung di pengadilan. Dalam perkara tersebut, H. Sulardi selaku kuasa ahli waris dan Achmad Mawardi selaku mantan Lurah Kedoya Selatan telah menjadi terdakwa.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Girik C 351 yang dijadikan dasar klaim tidak tercatat dalam Buku Besar Kelurahan Kedoya Selatan. Dokumen tersebut hanya ditemukan dalam buku kecil dengan adanya kejanggalan pencatatan, yaitu menggunakan tinta merah yang berbeda dengan pencatatan girik lainnya yang menggunakan tinta hitam. Fakta tersebut menjadi salah satu materi yang dipertimbangkan dalam proses persidangan.
- Selain itu, dalam persidangan, mantan Lurah Kedoya Selatan, Achmad Mawardi, juga memberikan keterangan bahwa dirinya pernah menerbitkan surat keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenamya.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut, PT HD Arjuna menegaskan bahwa kepemilikan perusahaan atas bidang tanah dimaksud memiliki dasar hukum yang sah dan tetap berlaku sampai saat ini.
- PT HD Arjuna menghormati setiap pihak yang menempuh upaya hukum. Namun demikian, apabila terdapat sengketa mengenai kepemilikan tanah, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan sepihak yang bergotensi menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban umum, maupun mengganggu hak pemilik tanah yang mempunyai sertipikat yang sah.
- PT HD Arjuna juga mendukung penegakan hukum terhadap setiap dugaan pemalsuan dokumen maupun praktik mafia tanah guna membenkan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Reporter: Cornelius Juan Prawira