Boni Hargens: Polri Presisi Tulang Punggung Demokrasi

Suara.com - Institusi kepolisian Indonesia, yang dikenal dengan nama kehormatan Bhayangkara, memegang peranan vital yang melampaui fungsi aparatur penegak hukum konvensional.

Polri kini dipandang sebagai pilar peradaban yang mengawal perjalanan panjang bangsa, mulai dari masa kolonial hingga memasuki era demokrasi modern yang kompleks.

Di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, visi Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) menjadi kompas transformasi institusi untuk menjaga ketertiban sekaligus meneguhkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Tepat pada peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli 2026, publik diajak untuk merefleksikan kembali akar sejarah nama Bhayangkara yang melekat pada kepolisian.

Secara historis, nama ini merujuk pada pasukan elite pengawal kerajaan Majapahit yang dibentuk oleh Mahapatih Gajah Mada pada abad ke-14.

Berdasarkan catatan naskah Pararaton, Bhayangkara memiliki tugas mulia sebagai penjaga keamanan raja dan kedaulatan negara, sebuah peran yang menempatkan integritas serta loyalitas pada level tertinggi.

Warisan simbolis inilah yang menjadi fondasi dalam pembentukan kepolisian modern di Indonesia.

Perjalanan institusi ini mengalami berbagai fase perubahan signifikan. Pada masa penjajahan Belanda, fungsi kepolisian dijalankan oleh Veldpolitie yang memiliki karakter represif demi melayani kepentingan kolonial.

Perubahan besar terjadi pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana Polisi Republik Indonesia (PRI) dibentuk sebagai bagian dari aparatur negara yang berdaulat.

Tanggal 1 Juli 1946 kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara, menandai fase kedewasaan institusi di bawah naungan Republik Indonesia yang merdeka.

Memasuki era Orde Baru, struktur Polri sempat berada di bawah naungan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang secara organisasi menempatkan kepolisian dalam dominasi militer.

Namun, momentum Reformasi 1998 menjadi titik balik melalui pemisahan institusional yang fundamental.

Berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/2000 dan UU No. 2 Tahun 2002, Polri resmi dipisahkan dari TNI dan diposisikan langsung di bawah Presiden.

Langkah ini menandai transisi besar dari kepolisian bergaya militeristik menuju kepolisian sipil yang demokratis, mandiri, dan profesional.

Identitas profesional Bhayangkara saat ini ditopang oleh nilai-nilai Tri Brata sebagai sumpah kesetiaan kepada Tuhan, rakyat, dan negara, serta Catur Prasetya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.

Nilai-nilai ini menjadi pembeda utama antara kepolisian di negara demokratis dengan aparatur represif di masa lalu.

Analis Politik dan Hukum, Boni Hargens, menilai bahwa visi Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan cetak biru transformasi menyeluruh.

Visi ini mencerminkan paradigma baru yang menempatkan Polri sebagai pelayan publik yang adaptif dan akuntabel.

Dalam implementasinya, unsur 'Prediktif' dalam Polri Presisi mengarahkan institusi untuk beralih dari pendekatan reaktif menuju pendekatan berbasis intelijen dan analisis data.

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan kepolisian mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum terjadi eskalasi, sejalan dengan konsep smart policing standar internasional.

Sementara itu, 'Responsibilitas' menekankan bahwa setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika profesi, dan moral publik.

Hal ini mencakup keberanian institusional dalam menindak pelanggaran internal serta memastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional.

Aspek 'Transparansi Berkeadilan' menjadi prasyarat penting dalam membangun kepercayaan sosial melalui keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses hukum.

Polri Presisi mendorong adanya publikasi kinerja, keterbukaan anggaran, serta mekanisme pengaduan yang responsif untuk memastikan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Boni Hargens menegaskan bahwa demokrasi substansial tidak dapat berdiri tanpa institusi penegak hukum yang independen dan berkomitmen pada rule of law.

"Maka, dalam menatap masa depan Indonesia, ekspektasi normatif terhadap Polri tentunya bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat fungsional bagi kelangsungan demokrasi yang bermutu. Oleh karenanya, kita patut mengapresiasi bahwa agenda reformasi Polri yang sudah berjalan mencerminkan perubahan multidimensional yang sungguh menyentuh aspek struktural, kultural, maupun kapasitas sumber daya manusia secara simultan dan berkelanjutan", ujar Boni Hargens dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional.

Legitimasi kepolisian di mata publik sangat bergantung pada penerimaan dan kepercayaan yang dibangun melalui interaksi harian.

"Bagaimanapun, legitimasi kepolisian pada akhirnya ditentukan oleh penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Program community policing yang autentik tentunya menjadi tulang punggung strategi operasional Polri di tingkat daerah", lanjut Boni.

Melalui dialog antara aparat dan warga serta keterlibatan komunitas dalam mengidentifikasi masalah keamanan lokal, Polri diharapkan mampu memberikan respons yang cepat dan empatik.

Investasi dalam modal sosial ini dianggap sebagai strategi jangka panjang yang krusial.

"Polri yang kuat bukan yang ditakuti, melainkan yang dipercaya karena kepercayaan publik adalah sumber otoritas sejati dalam negara demokrasi," tegas Boni Hargens.