Buntut Tragedi 5 Peserta Meninggal, Kemenhan Hapus Materi Militer dan Senjata di Program SPPI

Suara.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (1/7/2026).

Rapat tersebut salah satunya secara khusus menyoroti insiden meninggalnya lima orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam program pendidikan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan (Satdik) di bawah naungan Kemenhan.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi ini.

Ia menegaskan bahwa pihak DPR meminta pemerintah memberikan santunan yang maksimal bagi keluarga korban.

"Kami menyarankan supaya diberi santunan yang bukan hanya pantas, tetapi juga sangat baik. Pihak Kemenhan juga menyatakan akan melakukan perbaikan di lapangan atas kejadian ini," ujar Utut dalam konferensi pers usai rapat.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Marsekal (Purn) Donny Ermawan, memaparkan hasil evaluasi sementara mengenai penyebab wafatnya lima peserta program yang dikenal sebagai SPPI tersebut.

Menurutnya, faktor kelelahan dan perubahan pola hidup dari sipil ke kehidupan barak yang disiplin menjadi pemicu utama.

"Penyebabnya berbeda-beda. Namun, secara umum karena kelelahan, perubahan pola hidup yang mendadak, serta faktor cuaca," kata dia.

"Selain itu, ada faktor penyakit bawaan seperti jantung dan paru-paru yang terdeteksi saat seleksi namun saat itu masih dalam batas aman," jelas Donny.

Donny merinci, dua peserta meninggal akibat masalah paru-paru di Jakarta (Satdik Halim), sementara tiga lainnya di Baturaja, Balikpapan, dan Singkawang meninggal akibat penyakit jantung.

Merespons insiden ini, Kemenhan melakukan langkah drastis dengan merevisi kurikulum dan format program. Donny menegaskan bahwa peserta yang semula disiapkan menjadi Komponen Cadangan (Komcad) kini dialihkan menjadi peserta pendidikan Bela Negara.

"Kami sudah merevisi program ini. Mereka tidak lagi diberikan pelajaran terkait senjata atau taktik militer. Fokusnya dialihkan ke nasionalisme, patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan lapangan untuk mengelola koperasi," katanya.

Selain materi, durasi pelatihan fisik juga dipangkas signifikan dari satu bulan menjadi dua minggu.

Sisa waktu satu bulan akan dialokasikan untuk pelatihan manajerial sesuai bidang masing-masing, seperti modul koperasi dari Kementerian Koperasi atau modul kampung nelayan dari KKP.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kemenhan telah membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Tim ini bertugas mencari data tambahan terkait penyebab kematian dan melakukan langkah pencegahan medis, terutama terkait kasus penularan masalah paru-paru yang terjadi di Halim.

"Kami sudah membentuk tim investigasi gabungan Kemenhan dan Kemenkes. Kami juga melakukan tindakan pencegahan bersama Kemenkes untuk melihat jika ada penularan di lokasi latihan," tambah Donny.