Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengevaluasi dan merevisi Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi. Aturan tersebut dinilai belum memberikan perlindungan maksimal terhadap hak anak dan konsumen dalam memperoleh informasi pangan yang jelas.

Desakan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Hak Anak atas Pangan Sehat yang digelar di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu.

Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan regulasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi amanat dalam Undang-Undang Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 terkait informasi nilai gizi.

‎”Peraturan BPOM ini belum mengambil mandat dari Undang-Undang Kesehatan dan juga PP 28 terkait informasi nilai gizi,” kata Jasra Putra.

Berdasarkan kajian KPAI, sistem klasifikasi nilai gizi menggunakan huruf A, B, C, dan D dinilai masih membingungkan masyarakat. Padahal, hasil riset BPOM yang telah dipublikasikan sebelumnya menunjukkan bahwa label peringatan seperti "tinggi gula", "tinggi garam", dan "tinggi lemak" lebih mudah dipahami dibanding sistem nutri-level.

Temuan tersebut juga diperkuat sejumlah penelitian dari organisasi masyarakat sipil, termasuk Fakta Indonesia, yang menyimpulkan label peringatan di bagian depan kemasan lebih efektif membantu masyarakat memahami kandungan pangan.

‎"Kami akan memberikan masukan kepada BPOM agar peraturan ini diperbaiki sehingga lebih efektif diterapkan," kata Jasra.

Selain menyoroti efektivitas penyampaian informasi, KPAI juga melihat adanya potensi ketidaksinkronan antara Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 dengan regulasi Kementerian Kesehatan mengenai informasi nilai gizi. Karena itu, KPAI berencana berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) agar kedua aturan tersebut dapat diselaraskan.

Menurut Jasra, informasi nilai gizi yang mudah dipahami sangat penting bagi anak-anak agar mereka dapat mengenali kandungan makanan yang dikonsumsi dan menentukan pilihan pangan yang lebih sehat. Hal itu juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak maupun Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak memperoleh informasi yang benar dan mudah dipahami.

"Kami berharap melalui advokasi ini regulasi dapat menjadi lebih baik. Industri juga memiliki kewajiban untuk ikut memberikan perlindungan kepada anak-anak," tuturnya.

Senada dengan KPAI, Ketua Fakta Indonesia Ari Subagio Wibowo menilai terbitnya Peraturan BPOM tersebut belum menjawab amanat Undang-Undang Kesehatan dalam upaya menekan angka penyakit tidak menular, termasuk obesitas dan penyakit kronis pada anak.

Ia mempertanyakan penggunaan sistem nutri-level oleh BPOM, padahal hasil survei internal lembaga tersebut disebut menunjukkan masyarakat lebih mudah memahami label peringatan.

‎"Dari pengalaman kami di masyarakat, khususnya di kampung-kampung, mereka lebih memilih label peringatan karena lebih mudah dipahami. Jangan sampai kepentingan industri lebih diakomodasi dibanding kepentingan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fakta Indonesia Azas Tigor Nainggolan menilai aturan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena memuat terlalu banyak pengecualian terhadap kewajiban pencantuman informasi nilai gizi.

Menurutnya, seluruh produk pangan semestinya menyajikan informasi gizi yang jelas agar anak-anak dan konsumen dapat mengetahui kualitas produk yang akan dikonsumsi.

‎"Kalau sebuah aturan hukum terlalu banyak pengecualian, maka tidak ada kepastian hukum. Ini berpotensi melanggar hak anak dan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk pangan," ujarnya.

Azas pun mendorong agar Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 segera dievaluasi sehingga selaras dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

‎"Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin negara, termasuk bagi anak-anak," kata Azas.