Gara-gara Berkas Tak Lengkap! Kasus Heli Anggota DKPP Tio Aliansyah Resmi Dinyatakan Gugur

Suara.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memastikan aduan dugaan pelanggaran etik terhadap anggotanya, Tio Aliansyah, terkait kasus penggunaan helikopter dinyatakan gugur.

Keputusan itu diambil setelah pengadu tidak melengkapi persyaratan administrasi hingga batas waktu yang ditentukan.

Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan pihaknya telah memberikan kesempatan kepada pengadu untuk melengkapi berkas setelah dilakukan verifikasi administrasi.

Namun, kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai tenggat yang diatur dalam Peraturan DKPP.

"Menurut ketentuan, satu aduan yang dinyatakan belum memenuhi syarat secara administrasi, DKPP memberitahukan kepada pengadu dengan batas waktu 7 hari. Lalu kalau itu kemudian tidak dilengkapi, maka status hukum aduan itu adalah gugur," kata Dewa kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).

Mantan anggota KPU RI itu menjelaskan, pemberitahuan telah disampaikan secara patut kepada pihak pengadu yang disebut berasal dari kelompok mahasiswa. Namun, hingga batas waktu berakhir, tidak ada kelengkapan dokumen yang disampaikan.

"Kami telah membalas secara patut, dan dalam hal ini pengadu tidak melengkapi. Oleh karena itu, berdasarkan pleno kami, dinyatakan gugur, begitulah aturannya," ujarnya.

Dewa juga menanggapi beragam pemberitaan yang berkembang mengenai penanganan perkara tersebut. Ia menegaskan DKPP selalu berhati-hati dalam memproses setiap pengaduan demi menjamin keadilan bagi seluruh pihak.

Menurutnya, dalam menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), DKPP hanya dapat bertindak berdasarkan mekanisme yang diatur dalam pedoman beracara.

"Jadi yang dipastikan oleh DKPP dan ini sudah menjadi komitmen kami adalah bagaimana semua itu ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan pedoman beracara DKPP," katanya.

Di sisi lain, Dewa memastikan perkara dugaan pelanggaran etik lain yang berkaitan dengan penggunaan helikopter masih terus diproses.

Salah satunya ialah aduan terhadap Anggota KPU RI Parsadana Harahap dan seorang anggota KPU Jawa Barat yang telah memasuki tahap persidangan.

Ia meminta publik menunggu seluruh proses berjalan hingga putusan dibacakan secara terbuka.

"Jadi ini masih dalam proses, pada saatnya tentu DKPP akan membacakan putusannya secara terbuka," pungkasnya.