REGIONAL:
- Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak dialog kemanusiaan untuk menghentikan konflik bersenjata di wilayah Intan Jaya dan Yahukimo, Papua.
- Pemerintah memberikan akses penuh kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan independen atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil.
- Penegakan hukum yang objektif dan imparsial diperlukan demi memberikan keadilan serta pemulihan bagi para korban konflik bersenjata tersebut.
Suara.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anis Hidayah mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog kemanusiaan sebagai upaya membangun kepercayaan sekaligus mendorong penghentian konflik bersenjata di Papua menyusul rangkaian insiden yang menimbulkan korban jiwa di Intan Jaya dan Yahukimo.
Anis mengatakan, dialog perlu melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat adat, dan masyarakat sipil agar tercipta kondisi yang kondusif bagi perlindungan hak asasi manusia di Papua.
"Komnas HAM mendorong agar negara mengambil langkah yang serius untuk menghentikan segala bentuk konflik bersenjata, kontak senjata, di mana selama ini warga sipil menjadi korban paling rentan," kata Anis di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia menambahkan penyelesaian konflik juga harus diikuti penegakan hukum yang profesional, objektif, dan imparsial agar hak korban atas keadilan dan pemulihan dapat terpenuhi.
Menurut dia, Komnas HAM membutuhkan akses seluas-luasnya untuk melakukan penyelidikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas negara ketika terdapat warga sipil yang meninggal dalam konflik bersenjata.
"Komnas HAM menyesalkan, mengecam peristiwa yang sama berulang, dan kami mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang serius, terutama adalah melakukan penegakan hukum sehingga memberikan keadilan bagi korban, dan tentu pemulihan bagi korban dan anggota keluarga," ujar dia sebagaimana dilansir Antara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah membuka akses bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan atas insiden yang menimbulkan korban sipil di Intan Jaya, Papua Tengah.
Hal tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif.
Yusril di Jakarta, Senin mengatakan pemerintah akan melakukan penyelidikan terhadap jatuhnya korban sipil, termasuk seorang ibu hamil dan bayinya yang meninggal akibat konflik bersenjata di Papua.
Menurut dia, selain penyelidikan internal yang dilakukan pemerintah dan TNI, Komnas HAM juga dipersilakan melakukan penyelidikan secara independen untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
Komnas HAM menghimpun informasi awal terkait kontak senjata antara aparat keamanan dari Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (2/7) malam.
Dalam peristiwa tersebut, seorang perempuan bernama Melkiana Duwitau yang sedang mengandung tujuh hingga delapan bulan meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya setelah terkena peluru saat berada di rumahnya.
Komnas HAM juga mencatat eskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir menyebabkan jatuhnya korban lain, antara lain seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, dan seorang pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing.
Selain itu, lembaga tersebut menerima informasi mengenai pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Perintis Balinggama, Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, meninggal dunia, sementara tujuh penumpang dilaporkan selamat.
TERPOPULER
