- Ketua Komnas HAM mengecam tewasnya ibu hamil akibat peluru nyasar di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Senin.
- Komnas HAM mendesak pemerintah segera mengusut tuntas insiden tersebut guna memberikan keadilan hukum bagi korban dan keluarganya.
- Negara diminta mengambil langkah serius menghentikan konflik bersenjata agar warga sipil di Papua tidak lagi menjadi korban.
Suara.com - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengecam tewasnya seorang ibu hamil akibat terkena peluru yang menembus dinding rumah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Komnas HAM mendesak pemerintah segera mengusut tuntas peristiwa tersebut dan memastikan korban maupun keluarganya memperoleh keadilan.
Anis mengatakan insiden yang kembali menewaskan warga sipil di Papua menunjukkan perlunya langkah serius dari pemerintah untuk menghentikan kekerasan bersenjata sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban hukum.
"Tentu saja Komnas HAM menyesalkan, mengecam peristiwa yang sama berulang dan kami mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang serius terutama adalah melakukan penegakan hukum sehingga memberikan keadilan bagi korban dan tentu pemulihan bagi korban dan anggota keluarga karena tanpa proses penegakan hukum, korban atas keadilan tidak bisa terpenuhi," kata Anis di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Anis, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, objektif, dan imparsial dalam mengusut penyebab kematian korban. Komnas HAM juga meminta adanya keterbukaan akses bagi mereka untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM tersebut
"Memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan karena di dalam prinsip hak asasi manusia dan hukum humanitar internasional ketika terjadi peristiwa yang membuat warga negara meninggal dunia maka kemudian harus dilakukan mekanisme akuntabilitas negara atau tanggung jawab," ujarnya.
Ia menegaskan Komnas HAM sebagai lembaga independen akan menindaklanjuti kasus tersebut. Namun, lembaganya membutuhkan akses yang memadai agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh.
"Dalam proses itu kami sebagai lembaga independen tentu akan melakukan tindak lanjut dan membutuhkan akses yang seluas-luasnya untuk melakukan penyelidikan," ucapnya.
Lebih lanjut, Anis meminta negara mengambil langkah yang lebih serius untuk menghentikan konflik bersenjata di Papua. Menurutnya, warga sipil selama ini menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban setiap kali terjadi kontak senjata.
"Komnas HAM mendorong agar negara mengambil langkah yang serius untuk menghentikan segala bentuk konflik bersenjata dimana selama ini warga sipil menjadi korban paling rentan dalam setiap kontak senjata yang terjadi di Papua," pungkasnya.