Banggar DPR Minta Usulan Insentif Kepala Daerah Ditunda: Jaga Fiskal Lebih Penting

Bangun Santoso, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 06 Juli 2026 | 15:43 WIB
Banggar DPR Minta Usulan Insentif Kepala Daerah Ditunda: Jaga Fiskal Lebih Penting
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • Mendagri Tito Karnavian mengusulkan pemberian insentif bagi kepala daerah berdasarkan persentase Pendapatan Asli Daerah untuk menekan angka korupsi.
  • Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta penundaan kebijakan penyesuaian hak keuangan aparatur demi menjaga stabilitas fiskal nasional.
  • Pemerintah kini memprioritaskan pertumbuhan ekonomi inklusif serta menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal nasional di atas kebutuhan aparatur.

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan tanggapan terkait munculnya usulan kenaikan hak keuangan kepala daerah melalui mekanisme persentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Usulan tersebut sebelumnya mencuat sebagai salah satu upaya untuk menekan angka korupsi di tingkat kepala daerah.

Namun, Said menyatakan, bahwa kekinian prioritas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal nasional.

Ia meminta agar kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyesuaian pendapatan atau kebutuhan aparatur untuk ditunda terlebih dahulu demi menjaga keberlanjutan ekonomi.

Said menekankan, bahwa kredibilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah, jauh lebih mendesak untuk dikawal bersama.

"Ya. Fiskal kita, kita jaga dulu keberlangsungannya agar fiskal kita stabil, sehat, dan berkelanjutan. Harapan saya di rem dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita," kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2027).

Menurutnya, penguatan ekonomi yang merata dan fiskal yang sehat adalah fondasi utama yang harus dipastikan sebelum membahas lebih jauh mengenai kenaikan hak keuangan bagi pejabat daerah.

"Yang terpenting sekarang bagaimana kita kredibilitas fiskal kita jaga kemudian pertumbuhan ekonomi kita inklusif, tidak sekadar tumbuh, tapi kemudian yang di bawah tidak merasakan dampaknya. Maka itu yang kita kawal bersama. Ya, terima kasih," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan respons terkait maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kasus terbaru yang menjerat Bupati Muara Enim Edison yang baru ditetapkan sebagai tersangka.

baca juga

Tito menekankan, bahwa selain pembinaan, integritas pribadi menjadi faktor penentu.

Ia menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pembinaan secara rutin, namun hasil akhirnya sangat bergantung pada karakter masing-masing pemimpin daerah.

"Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya. Tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya, ya. Tapi ya, supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu," ujar Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Guna menekan potensi penyimpangan, Tito melontarkan sebuah gagasan sistemik terkait kesejahteraan kepala daerah.

Ia mengusulkan agar kepala daerah bisa mendapatkan insentif yang diambil dari persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tito menilai, sistem ini dapat memicu kreativitas kepala daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan pungutan liar atau tindakan korupsi.

"Yang kedua, saya pernah juga punya ide sebetulnya, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau, kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat," jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Kapolri ini menganggap pemberian insentif tersebut adalah hal yang wajar sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras kepala daerah dalam membangun kemandirian fiskal daerahnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Anggaran MBG 2027 Bakal Turun, Segini Hitung-hitungannya!

Anggaran MBG 2027 Bakal Turun, Segini Hitung-hitungannya!

News | Senin, 06 Juli 2026 | 14:44 WIB

Banggar DPR Respons Usulan Gaji Kepala Daerah Naik Demi Cegah Korupsi: Direm Dulu, Jaga Fiskal

Banggar DPR Respons Usulan Gaji Kepala Daerah Naik Demi Cegah Korupsi: Direm Dulu, Jaga Fiskal

News | Senin, 06 Juli 2026 | 14:43 WIB

Anggaran 7 Kemenko Disahkan Banggar DPR, Nilainya Tembus Rp3,1 Triliun

Anggaran 7 Kemenko Disahkan Banggar DPR, Nilainya Tembus Rp3,1 Triliun

Video | Senin, 22 Juni 2026 | 16:55 WIB

Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai

Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 21:40 WIB

PDIP Tegaskan Jadi Penyeimbang Pemerintah: Bukan Abu-abu, Tapi Teman yang Jujur

PDIP Tegaskan Jadi Penyeimbang Pemerintah: Bukan Abu-abu, Tapi Teman yang Jujur

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 13:07 WIB

PKB Sentil PDIP, Minta Sikap Politik Tegas Tak Abu-abu:  Kalau Oposisi Ya Oposisi

PKB Sentil PDIP, Minta Sikap Politik Tegas Tak Abu-abu: Kalau Oposisi Ya Oposisi

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 13:04 WIB

Sikapi Demo Mahasiswa, Said PDIP Minta Pemerintah Jadi Pendengar yang Baik

Sikapi Demo Mahasiswa, Said PDIP Minta Pemerintah Jadi Pendengar yang Baik

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 15:16 WIB

Terkini

Geger Kasus Makar, Bareskrim 'Obrak-abrik' Rumah Perwira Tinggi Polri di Bogor dan Tangerang

Geger Kasus Makar, Bareskrim 'Obrak-abrik' Rumah Perwira Tinggi Polri di Bogor dan Tangerang

News | Jum'at, 20 November 2026 | 22:15 WIB

Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres

Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 22:00 WIB

Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026

Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 21:56 WIB

Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Bogor | Jum'at, 20 November 2026 | 21:49 WIB

Suasana Mencekam Kecelakaan KA Siantar Ekspres, PT KAI Buka Suara

Suasana Mencekam Kecelakaan KA Siantar Ekspres, PT KAI Buka Suara

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:41 WIB

HSB Beri Asuransi Dana Nasabah hingga Rp18,27 Miliar, Apa Saja yang Dijamin?

HSB Beri Asuransi Dana Nasabah hingga Rp18,27 Miliar, Apa Saja yang Dijamin?

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:35 WIB

Waralaba KFC Ajukan Pailit, 1.600 Lebih Karyawan Terancam PHK Massal

Waralaba KFC Ajukan Pailit, 1.600 Lebih Karyawan Terancam PHK Massal

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:28 WIB

Kontribusi Nyata bagi UMKM, bank bjb Terpilih sebagai Penerima Good Impact Award 2026

Kontribusi Nyata bagi UMKM, bank bjb Terpilih sebagai Penerima Good Impact Award 2026

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:18 WIB

Dikritik soal Ijazah DPR, Ahmad Doli Siap Pamer  Ijazah TK hingga S3

Dikritik soal Ijazah DPR, Ahmad Doli Siap Pamer Ijazah TK hingga S3

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:16 WIB

Saham-saham HSC Dikecualikan dari IDX Commodity 20

Saham-saham HSC Dikecualikan dari IDX Commodity 20

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:15 WIB

×