REGIONAL:
- Guru Besar UGM, Sri Raharjo, mengkritik pemerintah yang dinilai terburu-buru menjalankan program Makan Bergizi Gratis tanpa persiapan infrastruktur memadai.
- Pelaksanaan program saat ini dianggap tidak konsisten karena lebih fokus di wilayah mudah dijangkau dibandingkan daerah kantong stunting.
- Pemerintah disarankan mengoptimalkan fasilitas sekolah, meningkatkan aspek keamanan pangan, serta mengukur keberhasilan berdasarkan perubahan nyata status gizi penerima.
Suara.com - Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Sri Raharjo, menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kendati menyambut baik, ia menekankan bahwa perbaikan tidak cukup hanya dilakukan pada kelompok penerima manfaat saja. Evaluasi menyeluruh dari desain pelaksanaan, tata kelola penyedia makanan, hingga sistem evaluasi program pun harus menjadi perhatian.
Raharjo menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengejar target menjangkau seluruh penerima manfaat pada tahun pertama pelaksanaan MBG. Hal itu terlihat dari tidak ada kesiapan yang matang dari infrastruktur maupun sumber daya pendukung.
"Sejak awal targetnya terlalu ambisius. Setelah banyak terjadi kasus keracunan, pemerintah akhirnya baru melakukan pembenahan. Seharusnya kesiapan itu disusun terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara besar-besaran," kata Raharjo, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya pelaksanaan MBG justru tidak mengikuti peta persoalan stunting nasional.
Hal itu terlihat dari pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang justru lebih banyak berkembang di wilayah yang relatif mudah dijangkau.
Ketimbang kemudian berfokus pada daerah dengan prevalensi stunting yang jauh lebih tinggi, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Padahal pemerintah sendiri telah menargetkan penurunan prevalensi stunting nasional hingga di bawah 20 persen.
"Kalau memang ingin setia pada tujuan mengatasi stunting, maka fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting. Nah yang terjadi sekarang justru tidak konsisten dengan tujuan tersebut," tegasnya.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari mekanisme penyelenggaraan MBG yang mengandalkan pembangunan dapur baru melalui yayasan dan investor.
Skema tersebut, kata Raharjo, menyebabkan pembangunan SPPG lebih banyak terjadi di daerah yang memiliki infrastruktur memadai, akses bahan pangan mudah, dan tersedia sumber daya manusia yang cukup.
"Kalau mekanismenya berbasis investasi, tentu investor akan memilih lokasi yang pasokan bahan pangannya mudah, listrik tersedia, SDM ada. Akibatnya daerah yang justru membutuhkan menjadi tertinggal," ujarnya.
Belum lagi menyoal dampak pengalokasian anggaran MBG terhadap program-program lain di kementerian dan lembaga yang telah berjalan sebelumnya.
Ia mengusulkan pemerintah memanfaatkan fasilitas dapur dan kantin yang sudah tersedia di sekolah daripada membangun dapur baru.
Menurutnya, optimalisasi infrastruktur pendidikan melalui koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah akan lebih efisien sekaligus mempercepat pelaksanaan program
TERPOPULER
