REGIONAL:
- Guru Besar UGM, Sri Raharjo, mengkritik pemerintah yang dinilai terburu-buru menjalankan program Makan Bergizi Gratis tanpa persiapan infrastruktur memadai.
- Pelaksanaan program saat ini dianggap tidak konsisten karena lebih fokus di wilayah mudah dijangkau dibandingkan daerah kantong stunting.
- Pemerintah disarankan mengoptimalkan fasilitas sekolah, meningkatkan aspek keamanan pangan, serta mengukur keberhasilan berdasarkan perubahan nyata status gizi penerima.
Selain tata kelola, Raharjo mendorong pemerintah lebih memperhatikan aspek keamanan pangan. Selama ini SPPG dinilai lebih banyak melibatkan ahli gizi yang memiliki kompetensi utama pada penyusunan kebutuhan nutrisi.
Padahal produksi makanan dalam jumlah besar juga memerlukan keahlian teknologi pangan yang berfokus pada keamanan pangan.
"Persoalannya bukan hanya gizinya cukup atau tidak, tetapi makanannya aman atau tidak. Itu merupakan kompetensi utama teknologi pangan," tandasnya.
Raharjo menambahkan bahwa keberhasilan MBG seharusnya diukur berdasarkan perubahan status gizi penerima manfaat melalui data awal (baseline) dan evaluasi berkala. Bukan sekadar banyaknya makanan yang dibagikan.
"Kalau tujuan program ini meningkatkan status gizi, maka keberhasilannya harus diukur dari perubahan status gizi penerimanya. Harus ada data awal, lalu diukur kembali setelah satu tahun. Itu yang menjadi indikator keberhasilan," tegasnya.
TERPOPULER