REGIONAL:
- Guru besar UNJ Hafidz Abbas menilai pengelolaan program Makan Bergizi Gratis belum berjalan maksimal dan belum merata.
- Hafidz menyarankan pemerintah menargetkan program tersebut ke luar Pulau Jawa untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.
- Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional menghambat efektivitas penyaluran program bagi masyarakat yang membutuhkan.
Suara.com - Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Hafid Abbas, menilai pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan maksimal dan merata.
Padahal, menurutnya, salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu seharusnya dapat menjadi alat memberantas kesenjangan antar siswa yang efektif.
Pemerintah kata dia, seharusnya dapat mempertimbangkan sasaran penerima MBG pada tahap awal perencanaan. Supaya, lanjutnya, program tersebut dapat tepat guna untuk memperkecil kesenjangan.
"MBG itu harus targeted, tidak menyeluruh. Itu juga harus memprioritaskan di luar Jawa juga," kata Hafid dikutip dalam tayangan Youtube Abraham Samad SEPAK UP pada Senin, (6/7/2026).
Berdasarkan data yang Hafid peroleh, hal itu dikarenakan 80 persen perputaran nilai dana rekening tabungan dalam negeri masih berkutat di Pulau Jawa saja.
Selain itu mantan Ketua Komnas HAM ini juga menyinggung soal kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam tata kelola penyaluran MBG yang justru menghambat program pemberantasan kesenjangan.
Ia menilai kasus korupsi itu di luar batas-batas kemanusiaan, karena memanfaatkan program kemanusiaan untuk mencari keuntungan pribadi.
"Karena niatnya bukan memberi makan gizi gratis, tapi jadi proyek berbagi keuntungan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Hafidz menyarankan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola MBG.
“Kalau dikelola dengan baik (MBG), bisa menangkat orang-orang yang ada di bawah.”
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER