REGIONAL:
- Sejumlah pria berambut cepak mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu malam, 8 Juli 2026 terkait kasus korupsi.
- Rumor keterlibatan dua perwira tinggi TNI dalam peristiwa di Polda Metro Jaya tersebut dibantah tegas Kapuspen TNI.
- TNI menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat serta menyatakan penghormatan penuh terhadap proses hukum oleh pihak kepolisian.
Suara.com - Isu keterlibatan personel TNI dalam rombongan puluhan pria berambut cepak yang mendatangi Polda Metro Jaya sejak Rabu (8/7/2026) malam masih menjadi sorotan.
Di tengah beredarnya rumor tersebut, sejumlah unggahan di media sosial turut mengaitkan nama dua perwira tinggi TNI berpangkat brigadir jenderal sebagai bagian dari rombongan yang disebut hendak menjemput saksi dugaan korupsi yang menyeret Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Klaim itu bersumber dari sebuah akun Instagram, yang menyebut nama Brigjen Wahyo Yuniartoto dari BAIS TNI dan Brigjen Anggiat Napitupulu dari Satgas PKH.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas pun menegaskan tidak ada prajuritnya yang datang ke Polda Metro Jaya.
"Berita itu tidak benar, tidak ada prajurit TNI yang ke Polda terkait masalah ini," tegas Nas, Kamis (9/7/2026).
Ia turut meminta publik berhati-hati terhadap pihak yang dinilainya memanfaatkan momentum kasus ini untuk memperkeruh situasi.
"Terlalu hiperbola, waspada provokator yang memanfaatkan momen ini," imbau Nas.
Ia menambahkan, TNI menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait penyidikan dugaan korupsi tersebut.
"Kalau ada kasus, pasti TNI sangat menghargai proses," tutur Nas.
Nas sebelumnya juga buka suara perihal penjagaan personel TNI yang terlihat di kediaman Febrie Adriansyah pada Rabu (8/7/2026) malam.
"Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang," klaimnya.
Ia menyebut proses penggeledahan yang dilakukan kepolisian sepenuhnya berada di luar kewenangan TNI.
"Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri," tegas Nas.
TERPOPULER
