REGIONAL:
- Kepala PSAD UII Masduki mendesak Presiden Prabowo segera menengahi konflik internal antara Kepolisian dan Kejaksaan Agung pada Juli 2026.
- Konflik antarlembaga tersebut dipicu oleh pengusutan dugaan korupsi besar yang melibatkan oknum di institusi Badan Gizi Nasional serta Kejaksaan.
- Masduki meminta TNI bersikap netral dan menarik diri dari konflik agar penegakan hukum berjalan independen tanpa ada intervensi militer.
Suara.com - Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil alih kendali menyusul memanasnya konflik yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan TNI.
Menurutnya, kepala negara perlu memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan tanpa diwarnai konflik antarlembaga penegak hukum.
Masduki menilai polemik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan adanya persoalan serius berupa dugaan korupsi besar yang menyeret dua institusi negara.
Di satu sisi, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan Brigjen (Pol) Lalu Muhammad Iwan Mahardan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN.
Di sisi lain, mencuat pula ada tiga perkara dugaan megakorupsi yang saling bertautan dan diduga menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah setelah brankas berisi uang asing hingga emas dalam jumlah fantastis.
"Dalam situasi semacam ini, menurut saya, Pak Prabowo harus segera turun untuk menegaskan bahwa tindakan-tindakan korupsi di kedua lembaga, kejaksaan, kepolisian, tetap harus diproses," kata Masduki kepada Suara.com, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan agar konflik antarlembaga tidak berkembang menjadi pertarungan kepentingan yang justru mengganggu agenda pemberantasan korupsi.
Selain itu, Masduki turut meminta TNI untuk tak ikut campur dalam perkara yang ada.
"Dan oleh karenanya, militer agar menarik diri dari konflik dua institusi ini," imbuhnya.
Menurutnya, penegakan hukum harus tetap berjalan terhadap siapa pun tanpa intervensi maupun perlindungan dari institusi lain.
Masduki memandang, di balik memanasnya hubungan antarlembaga, publik justru memperoleh manfaat karena dugaan korupsi yang sebelumnya tersembunyi mulai terungkap. Namun, ia mengingatkan agar situasi tersebut tidak berubah menjadi ajang saling balas yang mengaburkan substansi penegakan hukum.
"Jadi, ini hikmahnya dari situasi ini, terlepas mereka perang antar-institusi tapi ini bagusnya bagi publik adalah terbongkarnya dua korupsi," ujarnya.
TNI Diminta Tidak Berpihak
Selain menyoroti Presiden, Masduki mengkritik keterlibatan TNI yang dinilainya tidak berada pada posisi netral. Menurutnya, militer semestinya tidak ikut terseret dalam konflik antara Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
"Nah, kemudian kita melihat di sini TNI tidak pada posisi netral, ya kan? TNI cenderung berpihak kepada, dalam hal ini, kejaksaan. Terlepas apa motif di balik semua ini, TNI harusnya tidak turut campur dalam dua institusi ini yang saling bongkar korupsi," tandasnya.
TNI seharusnya menjaga jarak dari konflik kepentingan antarpenegak hukum. Ia bahkan berpendapat militer lebih tepat mendorong penguatan penegakan hukum.
Termasuk memberi ruang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diperlukan. Dibanding terlibat dalam dinamika yang berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan.
Di sisi lain, ia menilai baik Kepolisian maupun Kejaksaan Agung perlu menunjukkan profesionalisme agar tidak memunculkan kesan adanya aksi balas dendam.
Menurutnya, setiap dugaan korupsi harus diproses secara independen. Sehingga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
TERPOPULER
