REGIONAL:
- Presiden menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2025 untuk memberikan perlindungan serta menjamin kelancaran tugas jaksa dari berbagai gangguan.
- Aturan tersebut menjadi landasan hukum pelibatan personel TNI dan Polri dalam memberikan pendampingan pengamanan bagi para jaksa.
- Pakar hukum menyarankan evaluasi Perpres agar batas kewenangan serta prosedur pelibatan militer dalam ranah sipil lebih diperjelas.
Suara.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa menuai sorotan, usai tentara menjaga rumah Jampidsus Febrie Adriansyah.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menjelaskan asal usul peraturan tersebut diterbitkan. Hasan menegaskan awal mula peraturan tersebut karena Presiden ingin menjamin kelancaran tugas penegak hukum dari gangguan.
"Waktu itu, Presiden mengeluarkan surat itu untuk menjamin kelancaran tugas penegak hukum di lapangan, supaya tidak ada gangguan," kata Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Hasan menyampaikan bahwa untuk menjaga kelancaran penegakan hukum tersebut, jaksa diperkenankan mendapat pendampingan dari TNI dan Polri.
"Jadi, untuk penegakan hukum di lapangan ya didampingi oleh TNI-Polri. Jadi, dua waktu itu ya. Ada didampinginya oleh TNI-Polri," kata Hasan.
"Jadi, itu untuk apa ya? Untuk melancarkan dan menjaga penegakan hukum di lapangan, supaya tidak ada gangguan. Kira-kira itu," sambungnya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Nanik Prasetyoningsih, menyoroti pengamanan rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, oleh prajurit TNI.
Ia menilai hal tersebut menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang berpotensi membuka penafsiran terlalu luas terhadap pelibatan militer di ranah sipil.
Adapun TNI mengaku memakai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa sebagai landasan pengamanan rumah tersebut.
Menurut Nanik, perlindungan terhadap jaksa memang diperlukan. Namun, aturan yang berlaku saat ini belum memberikan batas yang tegas mengenai kapan TNI boleh diterjunkan, dalam situasi apa, dan sejauh mana kewenangannya.
"Menurut saya, Perpres itu minimal perlu dievaluasi dan diperjelas," kata Nanik kepada Suara.com, Jumat (10/7/2026).
"Bukan berarti perlindungan jaksa tidak penting, tetapi pelibatan TNI harus dibuat sangat terbatas, berbasis asesmen ancaman, tertulis, proporsional, dan tidak boleh menyentuh proses penyidikan," katanya menambahkan.
Jika dibiarkan saja, aturan itu berisiko membuat pengamanan oleh militer bergeser dari perlindungan terhadap tugas jaksa menjadi perlindungan terhadap pejabat.
"Perpres harus menegaskan bahwa TNI bukan instrumen pengamanan privat pejabat sipil, apalagi jika berpotensi menimbulkan kesan menghalangi proses hukum," kata dia.
Tanpa pembatasan yang jelas, regulasi tersebut berpotensi menjadi dasar bagi kehadiran militer dalam berbagai urusan penegakan hukum sipil.
TERPOPULER
