Jarang Terjadi! Para Raja dan Sultan Datangi Istana Tagih Janji Prabowo soal Bandara Bali Utara

Suara.com - Para Penglisir Puri-Puri se-Jebag Bali menyambangi Kantor Staf Presiden untuk menagih janji Presiden Prabowo Subianto soal pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di lepas Pantai Kabutambahan.

Para penglisir menegaskan janji tersebut telah disampaikan langsung Prabowo sehari sebelum pencoblosan Pemilihan Presiden, 13 Februari 2024.

Prabowo menyampaikan ulang janji serupa ketika sudah menjabat Presiden, 3 November 2024.

Sebagai tindak lanjut, komitmen tersebut diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presisen Nomor 12 Tahun 2025 tentang RJMP Tahun 2025-2029, yang turut menetapkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan beserta pembangunan jalan tol penghubung Bali Selatan-Bali Utara.

Ketua Paiketan Puri-Puri Sejebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia mengatakan kehadiran ia bersama penglisir lainnya dan para tokoh masyarakat yang didukung para raja dan sultan di Nusntara datang bertemu Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman untuk menagih janji Prabowo.

"Nyatanya, maaf.. sudah 1,5 tahun beliau menjabat sebagai presiden, niscaya belum.. belum turun keputusan beliau. Kami menagih janji ke sini untuk menepati janji itu," kata Cokorda dalam keterangan pers usai bertemu Dudung di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Cokorda meminta ada kepastian dari janji tersebut. Mengingat pembangunan bandara membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Ketum Forum Silaturahmi Kraton Nusantara, Mapparessa menegaskan hal serupa. Ia mengatakan kehadirannya untuk menagih janji.

"Kenapa kami ke sini? Seingat saya belum pernah terjadi raja, sultan datang ke Istana menagih janji. Kita mendukung program pemerintah memajukan kesejahterhaan umum, kalau bandara ini terwujud insyaallah Allah menurunkan berkah-Nya kepada negara yang kita cintai ini. Kami dari forum tugas kami hanya satu, yaitu menjaga melestarikan dan mewariskan ke generasi berikut," tutur Mapparessa.

Permintaan terhadap pemerintah untuk merealisasikan janji pembangunan Bandara Internasional Bali Utara bukan tanpa sebab. Penglisir menegaskan pembangunan bandara tersebut guna pemerataan pembangunan di Pulau Dewata.

Menurut mereka, saat ini terjadi ketimpangan antara Bali Utara dan Bali Selatan yang memiliki Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Bukan saja untuk pemerataan pembangunan, kehadiran Bandara Internasional Bali Utara diharapkan menjadi pintu masuk baru, demi mengurai kepadatan penerbangan yang terjadi di I Gusti Ngurah Rai.

"Nah apalagi kita nggak tahu ada bencana alam, ada letusan gunung, tutup, wah terjadilah suatu kekacauan masalah penumpang dan sebagainya, kelancaran lalu lintas karena satu-satunya jendela masuk untuk datang ke Bali itu bandara ini di tingkat internasionalnya," kata Cokorda.

Cokorda mengatakan pembangunan Bandara Internasional Bali utara di lepas pantai secara teknis sudah memungkinkan secara teknologi maupun pendanaan.

Ia menegaskan pembangunan bandara tersebut tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran mengandalkan investasi dari pihak swasta.

"Tidak ada mengganggu APBN. Khusus ini pembangunan Bali utara, ada keputusan dari presiden segera kita bisa bangun baik itu teknologi sudah ada, investasinya pendanaan sudah cukup untuk dibangun tanpa mengganggu APBN," kata Cokorda.

Cokorda mengatakan dalam pertemuan tersebut Dudung menegaskan segera menindaklanjuti aspirasi para penglisir kepada Prabowo.

"Iya, tadi sudah langsung beliau menanggapi. Pak Dudung menyampaikan 'Saya akan segera melapor kepada beliau Bapak Presiden untuk segera menindaklanjuti janji beliau untuk hal ini'," kata Cokorda.