REGIONAL:
Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan kepemimpinan perempuan yang transformatif dan inspiratif di lingkungan pemerintah daerah (Pemda). Hal tersebut disampaikan Ribka saat menjadi narasumber dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema "Breaking Barriers, Building Impact" di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dalam paparannya, Ribka menegaskan bahwa transformasi merupakan kata kunci untuk melahirkan perempuan yang mampu menjadi penggerak perubahan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden yang mendorong penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui pemberian kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kepemimpinan.
"Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan, harus terjadi transformasi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, tadi sudah disampaikan Bu Vero [Wamen PPPA], dan juga Kepala LAN, bagaimana perempuan diberikan tanggung jawab, mempengaruhi sistem, bahkan juga membuat regulasi dan kebijakan," katanya.
Ribka mengungkapkan, dari 552 daerah yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, jumlah perempuan yang menjadi kepala daerah cukup signifikan. Meski demikian, menurutnya, tantangan kepemimpinan perempuan tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga pemerataan distribusi kewenangan dalam jabatan strategis di daerah.
Berkaca dari pengalamannya membangun karier di birokrasi, Ribka menilai semakin tinggi posisi kepemimpinan, semakin sedikit perempuan yang berhasil mencapainya. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Karena itu, perempuan perlu memiliki motivasi dan perencanaan hidup yang jelas, serta terus meningkatkan kapasitas, termasuk melalui pendidikan.
Untuk mengidentifikasi berbagai faktor tersebut, Ribka mendorong adanya riset yang melibatkan lembaga penelitian, khususnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta LAN. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), guna memperkuat kebijakan afirmatif menuju kesetaraan gender dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam bentuk riset, ataupun kajian-kajian penelitian birokrasi lainnya. Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki," tambahnya.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis data yang kuat. Menurutnya, data menjadi landasan dalam memengaruhi kebijakan sekaligus menyusun regulasi yang mampu mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan. Regulasi yang baik, lanjutnya, juga harus diikuti dengan implementasi yang efektif.
"Kita sering evaluasi terus di mana yang gagal dalam kepemimpinan ini. Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki vision yang transformatif," pungkasnya.
Forum tersebut turut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.***
