5.925 PNS Daerah Dipecat Mulai Agustus 2026, Ketahuan Curang saat Ujian ASN Thailand

Suara.com - Pemerintah Thailand bakal pecat 5.925 pegawai pemerintah daerah atau PNS pada bulan ini setelah terbukti terlibat skandal kecurangan ujian masuk ASN. Langkah tegas ini diambil untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi seleksi pegawai.

Skandal ini tercatat sebagai kasus korupsi terbesar dalam sejarah Thailand yang melibatkan sekitar 10.000 orang. Jaringan kejahatan ini berhasil dihimpun penyidik sejak terungkap pertama kali pada Juni lalu.

Para oknum memanfaatkan celah dalam seleksi rekrutmen Departemen Administrasi Lokal tahun 2025. Proses ujian tersebut sebelumnya dipercayakan pelaksanaannya kepada Universitas Srinakharinwirot.

Komite investigasi ujian dan manajemen pejabat daerah dijadwalkan menggelar pertemuan penting pada Rabu dan Kamis pekan ini. Langkah tersebut bertujuan mempercepat proses pemecatan para pelaku dari posisinya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand, Worasit Liangprasit, memastikan para administrator lokal akan bergerak cepat di lapangan.

"Para administrator lokal akan bertindak cepat untuk mencopot para kecurangan ujian dari jabatan mereka," tegas Worasit Liangprasit pada Senin.

Penyidik menemukan dugaan praktik jual beli kelulusan dengan nilai fantastis mencapai lebih dari 4 miliar baht. Uang tersebut dikumpulkan dari para peserta ujian yang tergiur jaminan kelulusan secara instan.

Padahal persaingan rekrutmen tersebut sangat ketat dengan jumlah pendaftar melebihi 400.000 peserta. Sementara itu, kuota formasi yang diperebutkan hanya tersedia sebanyak 6.669 posisi.

Kepolisian melalui Biro Investigasi Pusat (CIB) telah menetapkan status tersangka terhadap 13 orang terkait skandal ini. Komisioner CIB Pol Lt Gen Nathasak Chaowanasai mengonfirmasi lima di antaranya sudah mengakui perbuatannya.

Seorang pejabat senior dari Universitas Srinakharinwirot masuk dalam daftar tersangka yang sudah mengakui tuduhan tersebut. Pengakuan ini memperkuat indikasi keterlibatan pihak internal penyelenggara ujian.

Delapan tersangka lainnya diketahui memilih menunda kehadiran saat dipanggil oleh pihak kepolisian.

"Saya memperkirakan mereka akan memenuhi panggilan polisi pada awal pekan depan," kata Nathasak Chaowanasai.

Mantan Direktur Jenderal Departemen Administrasi Lokal, Teeruth Supawiboonpol, turut menjadi salah satu pihak yang menunda pelaporan. Nama Teeruth masuk dalam daftar terperiksa utama yang tengah diburu penyidik.

Penyelidikan intensif ini berawal dari pembongkaran dugaan rekayasa ujian rekrutmen nasional pada Juni 2025. Penemuan awal tersebut membuka tabir jaringan sistematis yang melibatkan pejabat tinggi hingga institusi pendidikan.

Kementerian Dalam Negeri kini memfokuskan investigasi pada pembenahan tata kelola administrasi lokal secara menyeluruh. Pemecatan massal ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus memulihkan integritas sistem rekrutmen ASN di Thailand.