TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memberikan catatan kritis terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang menyatakan bahwa TNI bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia, khususnya menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

TB Hasanuddin mengingatkan bahwa berdasarkan konstitusi, tugas TNI dan Polri telah dipisahkan secara jelas.

Menurutnya, jika pernyataan Panglima TNI tersebut dimaknai sebagai pengambilalihan tanggung jawab Kamtibmas secara menyeluruh, maka hal tersebut perlu diluruskan agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Kalau yang dimaksud adalah TNI mengambil alih tanggung jawab Kamtibmas secara keseluruhan, tentu harus kembali pada konstitusi. UUD 1945 sudah membagi dengan jelas tugas TNI dan Polri,” ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Ia menjelaskan, bahwa Pasal 30 UUD 1945 telah menetapkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, sementara Polri memiliki mandat untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum.

Hal ini juga dipertegas dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

"Jadi jelas, pertahanan merupakan tugas utama TNI, sementara Kamtibmas merupakan tugas Polri,” kata TB.

Kendati begitu, TB mengakui bahwa TNI tetap memiliki ruang untuk terlibat dalam pengamanan masyarakat melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Namun, keterlibatan tersebut sifatnya adalah membantu Polri, bukan menggantikan kewenangannya.

"Ruang bagi TNI itu ada. Tetapi kata kuncinya adalah membantu Polri, bukan mengambil alih. Jadi pelibatan TNI dalam Kamtibmas harus ditempatkan dalam kerangka perbantuan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti terkait adanya patroli TNI di wilayah sipil. TB menekankan pentingnya koordinasi yang matang agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan.

“Kalau patroli dilakukan untuk membantu Polri, harus jelas koordinasi, kewenangan dan prosedurnya. Jangan sampai kemudian terjadi kerancuan mengenai siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menjelaskan, bahwa perluasan kewenangan militer dalam urusan keamanan hanya dapat terjadi jika negara dalam keadaan bahaya, sesuai dengan Perppu Nomor 23 Tahun 1959.

Namun, penetapan status tersebut sepenuhnya merupakan ranah Presiden, bukan keputusan sepihak dari Panglima TNI.

“Darurat militer merupakan rezim hukum yang berbeda. Penetapan keadaan bahaya merupakan kewenangan Presiden, dengan syarat dan konsekuensi yang sangat serius bagi kehidupan masyarakat,” jelas TB.

Lebih lanjut, TB menegaskan dukungannya terhadap sinergi antara TNI dan Polri demi kelancaran perayaan hari kemerdekaan, asalkan tetap mematuhi batasan hukum yang ada.

"Kita tentu mendukung sinergi TNI dan Polri agar perayaan Hari Kemerdekaan berlangsung aman dan kondusif. Namun, sinergi itu harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Jangan sampai pembagian kewenangan TNI dan Polri menjadi kabur,” pungkasnya.

TNI Siap Lakukan Pengamanan

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan personel TNI disiapkan untuk membantu pengamanan jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR.

Agus mengatakan pengamanan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Polri dan berbagai elemen masyarakat.

"Kita juga berkoordinasi dengan kepolisian dan elemen masyarakat lainnya supaya dalam pelaksanaan kegiatan pengamanannya bisa berkolaborasilah," kata Agus usai rapat, Senin (10/8/2026).

Menurut Agus, persiapan pengamanan dilakukan di setiap wilayah. TNI nantinya menjalankan peran sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku, termasuk membantu kepolisian.

Selain memastikan kesiapan aparat, Agus mengajak masyarakat menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI dengan suasana positif.

Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

"Mari kita sambut dengan bergembira perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah di seluruh Indonesia," tuturnya.

Agus sebelumnya juga mengimbau masyarakat agar tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Menurutnya, TNI akan terus melakukan patroli untuk menciptakan rasa aman.