Siapa Atef Najib? Eks Petinggi Suriah yang Dijatuhi Hukuman Mati Bersama Bashar al-Assad

Suara.com - Pengadilan Kriminal Keempat di Damaskus Suriah resmi menjatuhkan vonis mati kepada mantan kepala keamanan politik Deraa, Atef Najib, atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Sepupu mantan Presiden Bashar al-Assad tersebut menjadi satu-satunya terdakwa utama yang menjalani persidangan secara langsung di dalam negeri.

Hukuman ini menandai titik balik penting dalam sejarah penegakan hukum di Suriah pascaruntuhnya rezim otoriter. Putusan tersebut diumumkan bersamaan dengan hukuman mati in absentia bagi Bashar al-Assad dan saudaranya, Maher al-Assad.

Langkah peradilan ini memicu gelombang selebrasi warga di luar gedung pengadilan Damaskus yang menanti kepastian hukum sejak konflik pecah. Proses hukum yang dimulai sejak 26 April tersebut menyidangkan sedikitnya 10 dakwaan berat, termasuk pembunuhan berencana dan penyiksaan massal.

Bagaimana Keputusan Pengadilan Damaskus Terhadap Atef Najib?

Majelis hakim menetapkan bahwa tindakan kekerasan yang diperintahkan Najib di Wilayah Deraa pada 2011 sah terbukti sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan yang berlangsung selama delapan sesi tersebut menghadirkan kesaksian langsung dan gugatan dari 75 korban serta keluarga korban.

Catatan resmi pengadilan menegaskan keterlibatan aktif pria berusia 66 tahun itu dalam praktik penyiksaan tahanan, termasuk anak-anak di bawah umur. Banyak di antara para tahanan tersebut dilaporkan tewas selama masa penahanan di bawah kendalinya.

“Ini adalah momen bersejarah, di sini di Suriah. Atef Najib adalah satu-satunya terdakwa yang benar-benar menjalani persidangan secara fisik di dalam negeri. Terdakwa lainnya semuanya dijatuhi hukuman in absentia,” ujar Obaida Hitto dari Al Jazeera.

Apa Saja Rekam Jejak dan Peran Atef Najib dalam Konflik?

Pria kelulusan Akademi Militer Homs era 1980-an ini memegang kendali penuh atas aparat keamanan politik di Deraa saat gelombang demonstrasi meletus. Tindakan represifnya terhadap para remaja yang meretas dinding sekolah dengan grafiti anti-pemerintah menjadi pemantik utama perang saudara Suriah.

Pemerintah rezim sempat mencopot jabatannya pada April 2011 demi meredam kemarahan publik yang terus meluas. Namun, ia berhasil melarikan diri ke luar negeri begitu kekuasaan al-Assad tumbang pada Desember 2024.

Pasukan keamanan internal menangkap kembali Najib di Provinsi Latakia pada Januari 2025 setelah ia terdeteksi menyusup masuk ke Suriah. Penangkapan tersebut menjadi penangkapan paling krusial terhadap mantan pejabat tinggi rezim tua.

Mengapa Persidangan Ini Sangat Krusial Bagi Suriah?

Proses hukum ini menjadi ujian nyata pertama bagi sistem peradilan transisi di bawah kepemimpinan Presiden Interim Ahmed al-Sharaa. Pemerintah baru sempat menuai kritik tajam akibat lambatnya penanganan kasus kejahatan perang yang menelan ribuan korban jiwa.

Lembaga jaringan HAM Suriah mencatat lebih dari 181.000 orang hilang atau ditahan secara sewenang-wenang sepanjang konflik berlangsung. Sebanyak 90 persen dari total kasus penahanan paksa tersebut melibatkan keterlibatan langsung rezim al-Assad.

“Isi masalah hukum yang dibahas hari ini akan menjadi preseden bagi tindakan hukum masa depan yang diambil terhadap siapa pun yang terlibat dalam kejahatan ini,” ungkap Hitto.

Bagaimana Dampak Putusan Ini Bagi Masa Depan Hukum Suriah?

Putusan tegas ini meletakkan fondasi yuridis baru bagi ribuan gugatan kejahatan perang yang masih mengantre di meja hijau. Para pengamat menilai keberhasilan sidang ini menentukan arah rekonsiliasi nasional pascakonflik.

Masyarakat yang berkumpul di luar ruang sidang meluapkan rasa lega atas ketegasan vonis yang dijatuhkan hakim. Langkah ini dinilai sebagai awal pembersihan warisan kediktatoran yang mencengkeram Suriah selama lebih dari lima dekade.

“Apa yang dipertaruhkan dalam proses hukum ini tidak terbatas pada pertanyaan apakah Najib akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya... Sebaliknya, signifikansi sejati dari persidangan ini terletak pada landasan hukum dari rekam jejak peradilan yang akan ditinggalkan oleh proses hukum ini,” tulis Fadel Abdulghany, pendiri dan kepala Syrian Network for Human Rights.

“Negara ini telah berusaha merekonsiliasi lebih dari lima dekade kediktatoran yang dipimpin oleh keluarga al-Assad selama sekitar 18 bulan terakhir,” tambah Hitto.

Konflik bersenjata Suriah bermula dari aksi demonstrasi damai menuntut reformasi politik di Deraa pada Maret 2011. Penanganan represif aparat keamanan memicu eskalasi militer hingga berkembang menjadi perang saudara berskala penuh selama 14 tahun.

Rezim dinasti al-Assad telah memegang kekuasaan otoriter sejak Hafez al-Assad mengambil alih kepemimpinan pada 1970, sebelum dilanjutkan Bashar al-Assad pada 2000. Kekuasaan puluhan tahun tersebut berakhir seketika pada awal Desember 2024 saat koalisi oposisi bersenjata merebut ibu kota Damaskus.

Pasca-runtuhnya pemerintah pusat, Bashar al-Assad beserta keluarga intinya melarikan diri dan mengasingkan diri di Moskow di bawah pengawasan ketat pemerintah Rusia. Sementara itu, otoritas transisi di Damaskus mulai mengambil alih kendali negara dan memulai proses peradilan bagi para mantan pejabat rezim.