Paradoks AI, Ciptakan Pengangguran Massal Hingga Krisis Air di India

Pebriansyah Ariefana

Jum'at, 14 Agustus 2026 | 06:17 WIB
Paradoks AI, Ciptakan Pengangguran Massal Hingga Krisis Air di India
Ekspansi pusat data kecerdasan buatan memperparah krisis air tanah warga di India. (DW)
baca 10 detik
  • Lebih dari separuh pusat data India beroperasi di wilayah krisis air tanah.
  • Pengambilan air tanah di Ghaziabad mencapai 272 persen dari batas rekomendasi.
  • Konsumsi air pusat data India diproyeksikan melonjak dua kali lipat pada 2030.

Suara.com - Kecerdasan buatan atua AI tak hanya bikin banyak pengangguran di dunia karena menggantikan pekerjaan manusia. Ekspansi agresif pusat data kecerdasan buatan di India kini berbenturan langsung dengan krisis air bersih warga. Lebih dari separuh fasilitas pemrosesan pusat data AI tersebut berdiri di kawasan yang mengalami krisis air parah.

Masyarakat di kawasan padat Khora, Ghaziabad, terpaksa menanggung dampak ganda dari penyedotan air tanah tak terkendali. Mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk sumur bor di tengah janji pasokan air tak terbatas bagi industri.

Janji pemerintah daerah untuk memberikan pasokan air nonstop kepada pengembang pusat data justru memperlebar jurang ketimpangan sosial. Warga lokal kini kehilangan akses prioritas atas kebutuhan air minum mendasar.

Ekspansi pusat data kecerdasan buatan memperparah krisis air tanah warga di India. (DW)
Ekspansi pusat data kecerdasan buatan memperparah krisis air tanah warga di India. (DW)

Ketua Asosiasi Warga Khora, Deepak Joshi, mengungkapkan kepasrahan warga yang telah bertahun-tahun mencari kepastian air bersih.

"Kami bergantung pada air tanah. Di beberapa wilayah, seseorang harus menggali 1.000 hingga 1.200 kaki (305-366 meter) untuk mengambil air," kata Deepak Joshi kepada DW.

Permasalahan pasokan air di pemukiman ini terus berlarut tanpa ada titik terang dari pemerintah setempat.

"Warga telah berusaha menyelesaikan masalah air di Khora selama 10 tahun terakhir, tetapi tidak ada yang berubah," ujar Joshi.

Bagaimana Pusat Data Memperparah Krisis Air Lokal?

Fasilitas server modern membutuhkan jutaan liter air dingin untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Lonjakan suhu dari pembuangan panas sistem pendingin pusat data bahkan menaikkan suhu mikro lingkungan sekitar.

baca juga

Naeemuddin Saifi, seorang tukang kayu di Khora, mengaku terbeban oleh biaya iuran sumur bersama setiap bulannya. Saifi membayar 1.000 hingga 1.200 rupee per bulan demi menyambung kebutuhan harian.

Keterbatasan finansial memaksa banyak keluarga di Khora untuk berbagi biaya pembuatan sumur bor yang mahal.

"Saya tidak sanggup menanggung biayanya sendirian," tutur Saifi.

Pembuatan sumur bor membutuhkan modal hingga setengah juta rupee (sekitar 5.250 dolar AS) yang mustahil dijangkau warga miskin. Joshi menegaskan bahwa solusi sumur bor tetap tidak menjamin ketersediaan air jangka panjang.

Ancaman penurunan debit air tanah sewaktu-waktu membuat masa depan warga Khora kian tidak pasti.

"Bahkan sumur bor pun bukan solusi permanen. Permukaan air bisa turun kapan saja. Mungkin dalam dua bulan, atau bisa jadi enam bulan; kita tidak pernah tahu," kata Joshi.

Mengapa Eksploitasi Air Tanah Terus Melonjak?

Eksploitasi air tanah di Ghaziabad sudah melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan otoritas resmi. Laporan Central Ground Water Board mencatat pengambilan air tanah pada 2024-2025 mencapai 272 persen dari kapasitas terbarukan.

Kepala Departemen Ilmu Alam TERI University, Ranjana Ray Chaudhuri, menyebut promosi kawasan komersial awal kerap mengabaikan daya dukung lingkungan.

"Ketika wilayah Ghaziabad dan Noida mulai terurbanisasi, hal terbesar yang mereka pasarkan... adalah kelimpahan air karena adanya air saluran, air sungai, dan air tanah," kata Chaudhuri.

Kebutuhan pendinginan fasilitas server kini menambah beban konsumsi air tanah lingkungan sekitar.

"Secara keseluruhan, terjadi peningkatan penggunaan air, dan penggunaan air itu bukan hanya penggunaan air tanah," ujarnya. "Hal ini juga disebabkan oleh wilayah sekitarnya yang perlu menggunakan lebih banyak air."

Pemerintah Uttar Pradesh justru menerbitkan rancangan kebijakan pusat data 2026 yang menjamin pasokan air 24 jam nonstop bagi industri. Di sisi lain, pembatalan proyek pengalihan air Sungai Gangsa pada 2025 makin memupuskan harapan warga Khora.

Fasilitas megah AdaniConnex, hasil patungan Adani Group dan EdgeConneX AS, berdiri anggun tidak jauh dari pemukiman Khora. Perusahaan penyedia infrastruktur pusat data tersebut belum memberikan jawaban resmi mengenai volume konsumsi air harian mereka.

Apakah Regulasi Air Bagi Pusat Data Masih Lemah?

Perwakilan senior CEEW, Prateek Aggarwal, menyoroti lonjakan beban air akibat pesatnya pertumbuhan kawasan Noida.

"[Di Noida] krisis air sangat tinggi karena permintaan perkotaan melonjak cepat dan air tanah tetap menjadi sumber utama," kata Aggarwal.

Persaingan antar-fasilitas dalam menyedot air dari satu sumber akuifer yang sama mempercepat kekeringan kawasan.

"Tekanan nyata di tempat seperti Wilayah Ibu Kota Nasional berasal dari banyak fasilitas yang berbagi satu akuifer yang sama, bukan dari satu proyek saja," ujar Aggarwal.

Ketiadaan kewajiban transparansi publik membuat jumlah konsumsi air pusat data sulit dipantau secara akurat. Pengamat Hukum Lingkungan NLSIU, Gayatri Naik, menilai aturan pengawasan penggunaan air industri di India masih sangat longgar.

Ketentuan izin penyedotan air tanah komersial di India belum mewajibkan pelaporan berkala jumlah konsumsi riil.

"Kami tidak memiliki aspek regulasi yang konklusif mengenai pengaturan penggunaan air oleh pusat-pusat data ini," kata Naik.

Ketimpangan akses air antara korporasi teknologi dan masyarakat memicu persoalan keadilan sosial yang serius.

"Bagaimana Anda akan menyeimbangkan antara air yang dibutuhkan untuk minum dan permintaan air oleh perusahaan-perusahaan yang menyedot air dari wilayah krisis air?" tanya Naik.

"Jadi hal ini dapat memicu ketidakadilan sosial dan distributif."

Kapasitas pusat data nasional India melesat empat kali lipat dari 375 megawatt pada 2020 menjadi 1.500 megawatt pada 2025. Data Center Map mencatat ada 305 pusat data yang beroperasi di India hingga saat ini.

Total konsumsi air seluruh pusat data tersebut diperkirakan menembus 150 juta ton pada 2025 dan berpotensi melonjak dua kali lipat pada 2030. Peningkatan kebutuhan infrastruktur AI global menempatkan India sebagai pusat data baru di Asia.

Beberapa pakar mendesak India mengadopsi regulasi ketat seperti Uni Eropa yang mewajibkan transparansi penggunaan energi dan air. Aggarwal menyarankan kewajiban pelaporan tahunan untuk konsumsi air, listrik, dan jejak karbon industri.

"Penggunaan energi, air, dan karbon dilaporkan setiap tahun, termasuk dari mana persisnya air berasal dan berapa banyak yang didaur ulang," pungkas Aggarwal.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gen Z Putus Asa dan Stres Susah Cari Kerja, 40 Persen Sarjana Jadi Pengangguran di India

Gen Z Putus Asa dan Stres Susah Cari Kerja, 40 Persen Sarjana Jadi Pengangguran di India

News | Kamis, 13 Agustus 2026 | 10:39 WIB

Laporan CrowdStrike 2026: AI Kini Menjadi Senjata Utama Pelaku Siber

Laporan CrowdStrike 2026: AI Kini Menjadi Senjata Utama Pelaku Siber

Tekno | Rabu, 12 Agustus 2026 | 14:19 WIB

Rimini Govern for AI, Solusi Tata Kelola Agen AI Korporasi

Rimini Govern for AI, Solusi Tata Kelola Agen AI Korporasi

Tekno | Rabu, 12 Agustus 2026 | 13:37 WIB

Terkini

Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot

Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot

Bogor | Kamis, 13 Agustus 2026 | 23:39 WIB

Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral

Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral

Bogor | Kamis, 13 Agustus 2026 | 23:31 WIB

Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan

Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan

Bogor | Kamis, 13 Agustus 2026 | 23:14 WIB

Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan

Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan

Lifestyle | Kamis, 13 Agustus 2026 | 23:11 WIB

Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan

Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan

Jabar | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:52 WIB

BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan

BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan

Bri | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:43 WIB

Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel

Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel

Banten | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:35 WIB

Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak

Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak

News | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:29 WIB

Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi

Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi

Jawa Tengah | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:28 WIB

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali

Jabar | Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:26 WIB

×