Janda-janda di Gaza, Terpaksa Cerai Khulu Tak Tahan Hidup Makin Susah di Tengah Perang

Suara.com - Perang yang menghancurkan Gaza memaksa kaum perempuan mengambil opsi cerai khulu dan mengorbankan seluruh hak finansial mereka demi mempercepat proses perpisahan. Langkah drastis ini menjadi satu-satunya jalan keluar di tengah kelumpuhan sistem peradilan setempat akibat gempuran militer.

Cerai khuluk adalah bentuk perceraian atas permintaan istri dengan cara memberikan tebusan atau kompensasi (iwadh) kepada suami, biasanya berupa pengembalian mahar atau jumlah uang yang disepakati.

Sohair al-Bordani memilih mengembalikan mahar serta melepas hak nafkah agar bisa segera berpisah dari suaminya setelah sepuluh tahun menikah. Pengungsian di Camp Nuseirat dan tekanan hidup yang ekstrem memicu perselisihan rumah tangga yang tak lagi bisa didamaikan.

Proses hukum biasa yang ia ajukan sejak Februari 2025 tidak kunjung selesai karena kehancuran infrastruktur pengadilan. Kondisi serba terbatas tersebut membuat penyelesaian sengketa hukum keluarga memakan waktu yang sangat lama.

"Saya menyerahkan semuanya karena mendapatkan hak-hak saya dalam kondisi seperti ini telah menjadi sangat sulit," kata al-Bordani dikutip dari Al Jazeera.

"Saya hanya ingin menemukan kedamaian dan memulai hidup baru jauh dari semua yang saya alami selama periode itu," ujarnya.

Pengalaman al-Bordani mencerminkan realitas pahit mayoritas perempuan Gaza yang nasib hukumnya menggantung akibat perang. Ketidakpastian ini membuat masa depan mereka dan anak-anak menjadi tidak menentu.

Lembaga peradilan agama di Gaza mencatat telah menangani lebih dari 8.700 berkas perceraian sejak awal konflik pada Oktober 2023 hingga akhir Mei. Angka tersebut dicapai di tengah kerusakan berat gedung pengadilan serta minimnya tenaga hakim dan staf operasional.

Bagaimana Perang Merusak Fasilitas Peradilan di Gaza?

Kepala Dewan Tinggi Peradilan Syariah Gaza, Sheikh Hassan al-Jojo, menyebutkan bahwa layanan hukum dasar tetap diupayakan berjalan meski gedung sarana fisik rusak. Pihaknya terus memproses dokumen penting warga walaupun harus beroperasi dalam kondisi serba terbatas.

Setiap kantor pengadilan saat ini hanya memiliki satu unit komputer yang berfungsi di tengah krisis listrik dan kelangkaan kertas. Keterbatasan alat tulis kantor turut memperlambat jalannya pelayanan administrasi bagi masyarakat.

"Layanan penting, termasuk pernikahan dan perceraian, serta prosedur lain yang dibutuhkan warga, tidak berhenti," kata al-Jojo.

"Namun prioritas pada tahap ini adalah tetap menyediakan layanan tersebut, bukan meningkatkannya," tambahnya.

Angka perceraian yang tercatat belum sepenuhnya merekam kehancuran tatanan sosial dan keluarga di kawasan penyerangan tersebut. Banyak perempuan gagal menuntut hak atas hak asuh anak, nafkah bulanan, hingga ganti rugi keuangan yang seharusnya mereka terima.

Praktisi hukum di Gaza, Mohammad al-Talaa, mengonfirmasi bahwa ribuan jadwal persidangan terpaksa ditunda akibat hancurnya lembaga peradilan. Penangguhan massal ini terjadi secara meluas di seluruh wilayah Gaza.

Apa Dampak Kehilangan Dokumen Hukum bagi Para Korban?

Pemboman udara oleh militer menghancurkan berbagai kantor hukum dan memusnahkan ribuan arsip serta dokumen penting warga. Kehilangan berkas vital ini menyulitkan masyarakat untuk membuktikan hak kepemilikan maupun hak sipil mereka di mata hukum.

Macetnya fungsi bagian eksekusi putusan pengadilan membuat perempuan yang memenangkan hak nafkah tetap tidak menerima uang tersebut. Masalah ini juga menghambat pelaksanaan hak asuh serta jadwal pertemuan orang tua dengan anak-anak mereka.

Penundaan perkara yang berlarut-larut mengurung banyak perempuan dalam ikatan pernikahan yang merusak dan memicu beban psikologis mendalam. Kondisi ini memperparah trauma fisik dan mental yang sudah ada akibat kecamuk perang.

Suad al-Naami, perempuan berusia 22 tahun, juga memutuskan mengambil jalur khulu meski baru lima bulan mengarungi bahtera rumah tangga. Konflik yang memuncak di tempat pengungsian tenda mengakhiri harapannya untuk membangun keluarga yang stabil.

"Saya tidak pernah membayangkan kehidupan pernikahan saya akan dimulai seperti ini," kata al-Naami.

"Saya berharap kami memiliki rumah dan kehidupan yang stabil, tetapi pengungsian dan hidup di dalam tenda membuat semuanya menjadi lebih sulit," tuturnya.

Bagi al-Naami, melepaskan hak harta jauh lebih baik daripada harus menunggu bertahun-tahun dalam proses hukum yang tidak pasti. Ia memilih mengakhiri perselisihan agar bisa segera menata kembali kehidupannya yang hancur.

"Melepaskan hak-hak saya bukanlah hal yang mudah, tetapi saya merasa bahwa memasuki proses hukum yang panjang dan menunggu bertahun-tahun hanya akan menambah penderitaan saya," kata al-Naami.

"Saya hanya ingin mengakhiri perselisihan dan memulai dari awal, karena bertahan dalam hubungan yang penuh masalah dalam kondisi seperti ini akan lebih sulit daripada keputusan untuk berpisah itu sendiri," pungkasnya.

Hancurnya sistem peradilan di Gaza berakar dari agresi militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina. Penyerangan skala besar ini melumpuhkan seluruh tatanan birokrasi, sipil, dan penegakan hukum di wilayah kantong tersebut.