- Sekjen Partai Gerindra Sugiono memimpin pertemuan koalisi pendukung pemerintah di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026.
- Utut Adianto menyatakan ketidakhadiran PDI Perjuangan dalam pertemuan tersebut merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik.
- PDI Perjuangan menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Utut Adianto, memberikan tanggapan santai terkait pertemuan silaturahmi para Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik pendukung pemerintah yang digelar menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-81.
Sebagaimana diketahui, pertemuan yang dipimpin oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, tersebut dihadiri oleh para petinggi partai anggota koalisi Merah Putih, namun tanpa kehadiran perwakilan dari PDIP.
Menanggapi hal tersebut, Utut Adianto menyatakan bahwa dirinya tidak bisa berkomentar terlalu jauh karena merupakan ranah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Namun, ia melihat fenomena tersebut sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik.
"Kalau saya nggak bisa berkomentar, karena ini yang harusnya nanyanya ke Pak Hasto, tetapi kalau saya melihat orang bertemu itu bagian dari part of the game kan, wajar-wajar. Mereka bersatu, mungkin mau satu visi menghadapi APBN, mau satu visi dalam nota keuangan," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Lebih lanjut, Utut menjelaskan bahwa PDIP tetap fokus pada fungsi pengawasan dan analisis mendalam terhadap arah kebijakan fiskal negara.
Ia menekankan pentingnya mencermati angka-angka dalam anggaran negara, termasuk target pajak dan belanja pemerintah.
"Kalau kami kan sudah punya catatan, orang kayak Pak Utut, belanja tahun lalu 3.843. Defisitnya 679, nah tahun ini berapa? PDB-nya bagaimana? Transfer ke daerah gimana? Belanja ke pemerintah pusat bagaimana? Target pajaknya bagaimana? Target PNBP-nya bagaimana? Itu nanti yang kita analisis," jelasnya.
Saat disinggung mengenai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan saat ini, Utut menegaskan bahwa partainya tetap pada posisi mendukung pemerintah, namun tetap memberikan ruang bagi kritik yang konstruktif.
"Ya kalau kita kan memang mendukung, tetapi kalau ada yang dirasakan nggak pas, kita memberikan kritikan. Tetapi tidak menghajar ya, memberikan kritikan," pungkasnya.
Sebelumnya, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, para Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah menggelar pertemuan silaturahmi di Jakarta.
Acara ini dipimpin oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, dan dihadiri oleh para petinggi partai anggota koalisi Merah Putih.
Pertemuan yang dikemas dalam suasana makan malam akrab tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyambut hari kemerdekaan, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas perjalanan hampir dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain Sugiono, hadir pula Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi serta para sekjen dari Koalisi Indonesia Maju, baik dari partai parlemen maupun nonparlemen. Partai yang tampak hadir di antaranya Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, NasDem, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan PRIMA.
Sementara itu, Sekjen PPP berhalangan hadir dan telah menyampaikan permohonan maaf.
Dalam sambutannya, Sugiono menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan momentum penting untuk mempererat komunikasi antarparpol koalisi.
"Pertemuan ini merupakan silaturahmi yang selama ini belum sempat dilakukan. Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka,” kata Sugiono dikutip dalam keterangan yang diterima Suara.com, Jumat (14/8/2026).
Sugiono menegaskan bahwa kehadiran para sekjen ini adalah bentuk komitmen dalam menjaga komunikasi politik untuk mengawal jalannya Kabinet Merah Putih.
Ia menilai peringatan kemerdekaan harus dimaknai dengan semangat gotong royong dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang kompleks.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo terus bekerja keras mengatasi berbagai tantangan, yang beberapa di antaranya merupakan masalah menahun.
“Berbagai persoalan yang kita hadapi hari ini tidak muncul dalam waktu singkat. Ada masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, memperbaikinya juga membutuhkan waktu, kesinambungan, dan kerja bersama. Tidak semua persoalan bangsa dapat diselesaikan hanya dalam satu periode pemerintahan,” tutur Sugiono.