REGIONAL:
- Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mendukung komitmen Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin mengawal Otonomi Khusus Papua.
- Yorrys menegaskan keberhasilan Otsus Papua diukur dari manfaat nyata pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan masyarakat adat, bukan sekadar anggaran.
- DPD RI berkomitmen menyuarakan aspirasi masyarakat Papua melalui Pansus Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan secara dialogis.
Suara.com - Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap komitmen Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Hal ini merespons pidato pengantar Ketua DPD RI dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat (14/8/2026).
Yorrys menegaskan, bahwa komitmen tersebut harus dijadikan momentum untuk memastikan keberhasilan Otsus Papua.
Menurutnya, keberhasilan Otsus tidak boleh hanya diukur dari angka-angka di atas kertas, melainkan dari dampak konkret yang dirasakan oleh penduduk Papua.
“Saya sependapat bahwa Otsus Papua harus kita kawal bersama. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat,” ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Lebih lanjut, Yorrys menekankan bahwa masyarakat adat harus diposisikan sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Ia mengingatkan agar pembangunan di tanah Papua tetap menjaga karakteristik, sejarah, dan hak-hak masyarakat setempat.
"Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya,” katanya.
Selain masalah anggaran yang transparan dan tepat sasaran, Yorrys menyoroti pentingnya pendekatan dialogis dalam menyelesaikan persoalan keamanan dan kemanusiaan di Papua.
Ia berharap proyek strategis nasional dilakukan dengan cara yang arif agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Papua tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Ada persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan dasar yang harus ditangani secara bersamaan. Kita ingin pembangunan menjadi jalan keluar, bukan menambah persoalan baru,” tegas Yorrys.
Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat Papua ke tingkat nasional, salah satunya melalui optimalisasi kerja Panitia Khusus (Pansus) Papua.
"Pansus Papua harus menjadi ruang untuk mendengar langsung masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. Kita tidak boleh hanya mengidentifikasi masalah, tetapi harus mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Yorrys berharap Otsus dapat benar-benar menjadi instrumen yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jangan sampai Otsus hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam manfaat yang dirasakan rakyat. Keadilan untuk Papua adalah bagian dari keadilan Indonesia. Kita ingin membangun Papua bersama masyarakat Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
TERPOPULER
