Refleksi Muhammadiyah di HUT ke-81 RI, Kekuatan Politik dan Ekonomi Harus Berkhidmat untuk Rakyat

Vania Rossa, Hiskia Andika Weadcaksana

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:56 WIB
Refleksi Muhammadiyah di HUT ke-81 RI, Kekuatan Politik dan Ekonomi Harus Berkhidmat untuk Rakyat
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. [Suarajogja.id/Putu Ayu Palupi]
baca 10 detik
  • Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pentingnya pemerataan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026.
  • Haedar meminta para pemegang kekuatan politik dan ekonomi mengarahkan sumber daya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan demi kesejahteraan umum.
  • Penyelenggara negara diingatkan agar terbuka terhadap aspirasi rakyat serta menjaga prinsip persatuan karena Indonesia merupakan milik bersama.

Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pentingnya konsistensi seluruh elemen bangsa dalam mengabdi kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, fokus utama pembangunan nasional setelah 81 tahun Indonesia merdeka harus diarahkan pada pemerataan kemakmuran dan terwujudnya keadilan sosial.

Haedar menyoroti peran strategis para pemegang kekuatan politik dan ekonomi di Tanah Air. Keduanya dinilai memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki bagi kemaslahatan masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan kelompok.

"Mereka yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi mesti mau mengkhidmatkan diri sepenuhnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat," kata Haedar dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Pembangunan Harus Berkelanjutan

Dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, Haedar mengajak seluruh pihak merefleksikan perjalanan bangsa yang telah melalui berbagai dinamika tata pemerintahan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.

Menurutnya, perjalanan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar pembangunan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Ia mengingatkan agar agenda pembangunan tidak terfragmentasi oleh kepentingan politik jangka pendek. Setiap kebijakan yang dirumuskan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berpihak pada kesejahteraan umum serta sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

"Agenda strategis yang harus dipastikan ialah bagaimana visi dan misi hasil politik elektoral melalui serangkaian program dan kebijakan nasional menjadi proses pembangunan yang berkelanjutan untuk terwujudnya tujuan nasional," tuturnya.

Pemerintah Perlu Terbuka terhadap Aspirasi Rakyat

baca juga

Haedar juga mengingatkan pentingnya keterbukaan para penyelenggara negara terhadap masukan dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang inklusif akan memperkuat langkah bangsa dalam mencapai cita-cita nasional yang berkeadilan.

Sinergi antara pemegang mandat publik dan rakyat menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan tetap berada pada arah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

"Di sinilah pentingnya aspirasi, pandangan, dan suara rakyat mengawal setiap pelaksanaan kebijakan dan langkah penting eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga pemerintahan lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Haedar menekankan bahwa Indonesia dirancang para pendiri bangsa sebagai wadah kebersamaan. Karena itu, prinsip persatuan harus menjiwai setiap pengambilan keputusan agar tidak ada kekuatan dominan yang mengabaikan kepentingan publik.

"Jangan sampai atas nama mandat rakyat setiap pihak berjalan sendiri-sendiri dan merasa mampu sendiri," tegasnya.

Indonesia Milik Bersama

Haedar menegaskan kesadaran kolektif harus terus dibangun bahwa seluruh instrumen negara bekerja untuk melindungi dan memajukan seluruh rakyat Indonesia.

"Indonesia wajib dibawa menjadi bangsa dan negara yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagai tujuan nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," tandasnya.

Mengacu pada pemikiran Bung Karno dalam sidang BPUPKI, Haedar kembali mengingatkan bahwa republik ini didirikan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Nilai-nilai dasar tersebut, menurutnya, harus menjadi pijakan agar orientasi bernegara tetap berada pada jalur yang benar.

Ia berharap seluruh pilar bangsa terus merawat semangat kebersamaan demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial.

"Jangan sampai ada kekuatan apa pun yang dominan dan menguasai Indonesia, sehingga negara dan bangsa tercinta ini kehilangan jiwa utamanya, yakni Indonesia milik bersama," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Miris! Potret Upacara HUT RI di Tengah Kepungan Karhutla Sumsel

Miris! Potret Upacara HUT RI di Tengah Kepungan Karhutla Sumsel

Foto | Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50 WIB

Upacara HUT ke-81 RI di IKN, Paskibraka hingga Investor Turut Hadir

Upacara HUT ke-81 RI di IKN, Paskibraka hingga Investor Turut Hadir

Foto | Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30 WIB

Detik-Detik Upacara HUT Ri ke-81 di Istana Merdeka

Detik-Detik Upacara HUT Ri ke-81 di Istana Merdeka

Foto | Senin, 17 Agustus 2026 | 15:21 WIB

Terkini

Pengganti Gibran Mengarah ke Kader Gerindra, King Faisal Ingatkan Bukan Sekadar Kompromi Elite

Pengganti Gibran Mengarah ke Kader Gerindra, King Faisal Ingatkan Bukan Sekadar Kompromi Elite

News | Senin, 16 November 2026 | 12:17 WIB

Prabowo: 70% Izin Tambang Harus Dikuasai Negara, Kalau Perlu Kuasai Sahamnya

Prabowo: 70% Izin Tambang Harus Dikuasai Negara, Kalau Perlu Kuasai Sahamnya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 12:15 WIB

Penonton Black Doves S2 Turun Drastis, Season 3 Terancam Batal Digarap?

Penonton Black Doves S2 Turun Drastis, Season 3 Terancam Batal Digarap?

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 12:10 WIB

Cuaca Jogja Hari Ini Senin 16 November 2026: Siang Terasa 40 Derajat Celcius, Ada Potensi Hujan

Cuaca Jogja Hari Ini Senin 16 November 2026: Siang Terasa 40 Derajat Celcius, Ada Potensi Hujan

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 12:10 WIB

Kabar Terbaru Naturalisasi Taisei Marukawa, Tinggal Satu Tahap Menuju Timnas Indonesia

Kabar Terbaru Naturalisasi Taisei Marukawa, Tinggal Satu Tahap Menuju Timnas Indonesia

Bola | Senin, 16 November 2026 | 12:08 WIB

Update Karhutla 16 November 2026: 401.586 Kasus ISPA, Seberapa Luas Kebakaran di Papua Selatan?

Update Karhutla 16 November 2026: 401.586 Kasus ISPA, Seberapa Luas Kebakaran di Papua Selatan?

News | Senin, 16 November 2026 | 12:08 WIB

Tak Ajukan Kader Internal, PKB Justru Nilai Sufmi Dasco Layak Dipertimbangkan Jadi Wapres

Tak Ajukan Kader Internal, PKB Justru Nilai Sufmi Dasco Layak Dipertimbangkan Jadi Wapres

News | Senin, 16 November 2026 | 12:06 WIB

5 Sunscreen yang Aman untuk Ibu Hamil dan Menyusui

5 Sunscreen yang Aman untuk Ibu Hamil dan Menyusui

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 11:58 WIB

Usut Kematian Bayi di RSUD Tanjung Priok, Pramono Anung: Saya Nggak Mau Ini Terulang di Jakarta

Usut Kematian Bayi di RSUD Tanjung Priok, Pramono Anung: Saya Nggak Mau Ini Terulang di Jakarta

News | Senin, 16 November 2026 | 11:57 WIB

Viral Warganet Bongkar Riwayat Pendidikan Anggota DPR: Lahir 90 Lulus SD 2004

Viral Warganet Bongkar Riwayat Pendidikan Anggota DPR: Lahir 90 Lulus SD 2004

News | Senin, 16 November 2026 | 11:53 WIB

×