- Mahasiswa UGM bersama jaringan gerakan sipil mengibarkan bendera setengah tiang di Bundaran UGM pada Senin, 17 Agustus 2026.
- Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kecaman terhadap kemeriahan HUT RI di Jakarta yang dinilai hanya menjadi pencitraan elit.
- Para perwakilan mahasiswa menyoroti berbagai persoalan seperti krisis ekonomi, masalah pendidikan, serta represi terhadap suara kritis masyarakat.
Suara.com - Kolektif mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama jaringan gerakan sipil melontarkan kritik terhadap perayaan formalitas HUT ke-81 RI dengan menurunkan bendera Merah Putih menjadi berkibar setengah tiang di Bundaran UGM, Senin (17/8/2026) sore.
Perwakilan mahasiswa UGM, Gabriel Jogodamai Warella, mengecam berbagai pertunjukan kemewahan seperti atraksi aerobatik hingga pengibaran bendera berfoto Presiden Prabowo Subianto di langit Jakarta. Aksi itu dianggap sekadar panggung pencitraan para elit.
Ia menegaskan bahwa perayaan tersebut sama sekali tidak mencerminkan krisis ekonomi dan sosial yang sedang dihadapi masyarakat bawah.
"Kita lihat juga di Jakarta banyak sekali penampilan-penampilan yang terkesan showcase seperti penampilan aerobatik TNI, yang saya rasa juga tidak merefleksikan apa yang masyarakat rasakan sekarang," ujar Gabriel di lokasi aksi.
Pengibaran bendera setengah tiang di Bundaran UGM ini diniatkan sebagai pemantik kesadaran kolektif agar publik tak terbuai oleh selebrasi semu penguasa.
"Dan juga hari ini kami tunjukkan bahwasanya ini yang masyarakat rasakan, bukan perlu ditunjukkan yang juga untuk memuji-muji atau memuja-muja elit-elit tersebut," ujarnya.
Perwakilan mahasiswa UGM lainnya, Akhdan Lutfi, menyatakan bahwa aksi ini merupakan batu pijakan untuk melipatgandakan keberanian masyarakat dalam melawan kesewenang-wenangan rezim.
"Ya mungkin jadi pemantik saja. Pemantik bahwa ya betul yang dikatakan bahwa kita berpasrah diri dan membuat masyarakat, membuat mahasiswa sama-sama sadar bahwa ya kita melihat kondisi hari ini apa yang sudah kita lakukan nyatanya susah dan tapi bukan berarti menyerah. Tapi ini justru menjadi pijakan selanjutnya untuk bisa menyuarakan kembali dan jangan takut," kata Lutfi.
Lutfi turut mempertanyakan keabsahan narasi kemerdekaan yang diagung-agungkan pemerintah di tengah dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kritik menohok dilayangkan terkait pengabaian anggaran pendidikan, program makan gratis yang memakan korban, pengerukan lahan oleh elit, hingga maraknya tindakan represif terhadap suara kritis sipil.
"Kita merdeka dari apa jika anggaran pendidikan dinomorduakan? Kita merdeka dari apa jika makanan bergizi yang katanya gratis dan bergizi justru membuat anak-anak kita menjadi korban? Kita merdeka dari apa ketika tanah yang menjadi sumber daya dan sumber kehidupan Indonesia justru dikeruk habis hanya untuk segelintir elit?" cecar Lutfi.