- BEM UI yang dipimpin Yatalathof Ma’shum Imawan akan menggelar unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
- Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menggugat kondisi bangsa dan mempertanyakan hakikat kemerdekaan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Dalam aksi unjuk rasa itu, BEM UI menyampaikan delapan poin tuntutan krusial terkait kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
Suara.com - Alih-alih larut dalam euforia perayaan kemerdekaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) justru memilih turun ke jalan.
Massa mahasiswa dijadwalkan bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026) ini.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, yang akrab disapa Athof, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk gugatan kritis terhadap kondisi bangsa.
Baginya, momen 18 Agustus bukan lagi soal seremoni, melainkan ajang mempertanyakan hakikat kemerdekaan yang dirasakan rakyat saat ini.
“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” ujar Athof dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (17/8/2026).
Kedaulatan yang Tergadai
Athof menyoroti ironi kedaulatan negara saat ini. Ia menilai pemerintah lebih tunduk pada kepentingan asing lewat berbagai perjanjian dagang, sementara di dalam negeri, ruang demokrasi justru semakin sempit.
Suara kritis rakyat dibungkam, dan aktivis pemuda kerap menghadapi penangkapan sewenang-wenang.
Ketimpangan hukum juga menjadi sorotan tajam BEM UI.
Athof menilai keadilan kian jauh dari jangkauan rakyat kecil karena hukum yang dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Di sisi ekonomi, ia menyebut kemakmuran hanyalah ilusi di tengah sulitnya lapangan kerja serta biaya pendidikan dan kesehatan yang kian mahal.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” tegas Athof.
Sentil Pemerintahan Prabowo-Gibran
Lebih lanjut, BEM UI menilai pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini hanya piawai dalam retorika kedaulatan, namun gagap dalam implementasi nyata.
Ia menuding aparat penegak hukum kini lebih berperan sebagai "penjaga kekuasaan" ketimbang pelindung rakyat.
“Republik yang dijanjikan berdaulat, adil, dan makmur, kini justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi. Aparat lebih sibuk mengamankan kekuasaan ketimbang mengamankan hak rakyat untuk didengar,” kata dia.
![Personel polisi dan TNI memblokade massa aksi menuju Bundaran HI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026). [ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/12/92813-demo-mahasiswa-di-bundaran-hi-demo-bem-ui-di-bundaran-hi.jpg)
Permohonan Maaf kepada Warga
Menyadari aksi besok akan berdampak pada arus lalu lintas, Athof menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta.
Namun, ia menekankan bahwa gangguan lalu lintas selama beberapa jam tidak sebanding dengan "kemacetan" keadilan yang dialami bangsa saat ini.
Ia menilai macetnya lapangan kerja dan keadilan struktural jauh lebih berbahaya bagi masa depan Indonesia.
8 Tuntutan Utama BEM UI
Dalam aksi yang akan digelar besok, BEM UI membawa delapan poin tuntutan krusial, yakni:
- Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri;
- Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- Wujudkan reforma agraria sejati;
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM;
- Evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta hentikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP;
- Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah;
- Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana;
- Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.