REGIONAL:
- BEM UI mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memusatkan kekuasaan.
- Program beranggaran besar memicu pemangkasan Transfer ke Daerah sehingga beberapa daerah terpaksa menaikkan pajak pendapatan.
- Mahasiswa meminta Presiden mengurangi pidato bernada merendahkan dan lebih fokus mendengarkan serta bekerja untuk masyarakat.
Suara.com - Kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah menunjukkan kecenderungan kekuasaan yang semakin terpusat, bahkan mengingatkan pada gaya pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru.
Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI Muhammad Hafizh Hernanda menyampaikan kritik tersebut saat aksi unjuk rasa di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Menurut Hafizh, kecenderungan tersebut dapat dilihat dari sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.
Ia menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG), Patriot Bond, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda hingga Universitas Republik Indonesia (URI).
"Kita bisa lihat dari berbagai macam kebijakan-kebijakannya. MBG, Patriot Bond, KDMP, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda dan URI," ungkapnya.
Hafizh menilai besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program tersebut berpotensi mengorbankan kepentingan pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang disorot adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, pemangkasan TKD menunjukkan adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dampaknya, sejumlah daerah disebut harus mencari sumber pendapatan lain, termasuk dengan menaikkan pajak.
"Ini menyedihkan. Ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, padahal pemda sama-sama berguna dengan pemerintah pusat. Bayangkan, ini yang terjadi di Pati, ketika TKD mereka dipotong dan akhirnya mereka menaikkan pajak," ucapnya.
![Mahasiswa berunjuk rasa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/18/43390-demo-mahasiswa-di-bundaran-hi.jpg)
Minta Prabowo Tak Banyak Pidato
Kritik mahasiswa tidak berhenti pada kebijakan anggaran. Hafizh juga menyoroti gaya komunikasi Prabowo yang dinilai kerap menggunakan istilah yang merendahkan kelompok tertentu.
Ia meminta Presiden lebih banyak bekerja dan mendengarkan suara masyarakat daripada menghabiskan energi untuk berpidato.
"Kerja yang benar. Jangan sampai teman-teman pers dipanggil Londo Ireng, teman-teman mahasiswa dipanggil mahasewa. Kami nggak butuh Soekarno yang pidato bla, bla. Kami butuh pemimpin yang mendengarkan kami," tegas Hafizh.
Hafizh menyampaikan kritik tersebut sebagai bagian dari aspirasi mahasiswa dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta. Aksi tersebut berakhir dalam kondisi damai.
TERPOPULER
