REGIONAL:
- Lulusan sarjana sulit mendapat kerja karena minim keterampilan praktis.
- Teknologi baru dan tekanan industri membuat perusahaan mengurangi tenaga kerja serta mencari pekerja yang menguasai keterampilan praktis.
- Pemerintah disarankan memperbanyak pusat pelatihan keterampilan alih-alih mendirikan perguruan tinggi baru untuk mengatasi pengangguran terdidik.
Suara.com - Gelar sarjana tak lagi otomatis menjadi tiket masuk ke dunia kerja. Di tengah lonjakan pengangguran terdidik, lulusan perguruan tinggi justru menghadapi jurang ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi yang mereka miliki dan kebutuhan industri.
Guru Besar Fisipol UGM sekaligus Pengamat Ketenagakerjaan Tadjuddin Noer Effendi menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan minimnya lapangan pekerjaan.
Dunia pendidikan juga dinilai belum cukup membekali lulusan dengan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
"Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan," kata Tadjuddin, Selasa (18/8/2026).
Menurut Tadjuddin, persoalan itu semakin rumit di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Kehadiran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) hingga otomatisasi robotika membuat kebutuhan industri terhadap tenaga kerja ikut berubah.
Perusahaan kini tidak cukup melihat gelar dan nilai akademik. Kemampuan menguasai teknologi serta keterampilan praktis menjadi modal penting yang menentukan daya saing pencari kerja.
"Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit," tegasnya.
Industri Tertekan, Lapangan Kerja Berkualitas Menyusut
Persoalan pengangguran terdidik juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi industri nasional.
Tadjuddin menilai struktur ekonomi Indonesia belum mampu menciptakan cukup banyak lapangan kerja berkualitas.
Sektor industri padat karya yang selama ini menjadi salah satu penopang penyerapan tenaga kerja justru menghadapi tekanan. Tingginya biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat membuat perusahaan harus melakukan efisiensi.
"Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja," tuturnya.
Di tengah tekanan tersebut, program magang yang digulirkan pemerintah dinilai belum cukup untuk mengatasi besarnya jumlah pengangguran terdidik.
Program tersebut dianggap hanya menjadi solusi sementara karena kapasitasnya belum sebanding dengan kebutuhan.
Tadjuddin menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dengan memperbanyak pusat pelatihan yang dapat memberikan keterampilan praktis secara cepat kepada lulusan perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja.
"Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja," ujarnya.
Pengangguran Terdidik Tak Bisa Diatasi dengan Kampus Baru
Tadjuddin juga mengkritik rencana pemerintah mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI).
Menurutnya, membangun perguruan tinggi baru bukan jawaban atas persoalan pengangguran terdidik yang membutuhkan solusi cepat.
Mencetak lulusan dari kampus baru membutuhkan waktu bertahun-tahun, sementara persoalan pengangguran sudah dihadapi lulusan yang tersedia saat ini.
"Bangsa ini sedang menghadapi pengangguran terdidik, itu tidak dapat diatasi dengan mendirikan perguruan tinggi," tegasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah dan perguruan tinggi memperkuat pusat pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Kurikulum pelatihan juga harus dibuat responsif terhadap perubahan teknologi dan permintaan pasar kerja.
Para sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan, menurut dia, perlu segera dibekali keterampilan praktis yang memiliki nilai jual tinggi di industri.
"Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik," tandasnya.
TERPOPULER
