REGIONAL:
- Kemensos menemukan transaksi judi online mencapai Rp2,68 miliar sepanjang 2025 dari satu rekening keluarga penerima bansos.
- PPATK mencatat ada 1,49 juta penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat aktivitas judi online.
- Kemensos akan menghentikan penyaluran bansos jika hasil pemeriksaan membuktikan keluarga tersebut telah mampu secara ekonomi.
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan transaksi judi online (judol) hingga miliaran rupiah dalam setahun yang dilakukan anggota keluarga penerima bantuan sosial (bansos). Salah satu transaksi yang terdeteksi bahkan mencapai Rp2,68 miliar.
Temuan tersebut menjadi bagian dari penelusuran terhadap 1,49 juta penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).]
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemensos Joko Widiarto mengatakan transaksi dengan nilai fantastis tersebut ditemukan di Jawa Barat.
Transaksi berlangsung dalam satu rekening sepanjang 2025.
"Kami juga masih mendeteksi kenapa ada yang satu orang ini transaksinya besar sekali. Jadi ini dari satu rekening transaksinya 2,68 miliar dalam 1 tahun dari 2025," jelas Joko kepada wartawan di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Namun, Joko menegaskan transaksi tersebut tidak dilakukan oleh penerima bansos secara langsung.
Aktivitas judi online diduga dilakukan anggota keluarga penerima bantuan dan menggunakan rekening yang berbeda dari rekening untuk menerima bansos.
Menurut Joko, Kemensos tetap melakukan pemeriksaan terhadap kondisi seluruh anggota keluarga karena aktivitas judol dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
Transaksi Miliaran Jadi Sinyal Keluarga Sudah Mampu
Kemensos kini mendalami kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut.
Nilai transaksi yang mencapai miliaran rupiah menjadi salah satu indikator yang akan ditelusuri untuk memastikan apakah keluarga tersebut masih masuk kategori penerima bansos.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan keluarga tersebut sudah tergolong mampu secara ekonomi, bantuan sosial pemerintah dapat dihentikan.
Joko mengatakan kondisi ekonomi penerima bansos memang dapat berubah.
Karena itu, data penerima bantuan harus terus diperbarui agar bantuan tidak lagi diberikan kepada keluarga yang sudah mandiri secara ekonomi.
"Kalau dulu mungkin dia tidak mampu, kemudian sekarang mampu. Nah, ini kita pelajari, berarti kalau transaksinya segini kan kemungkinan orang kaya," pungkasnya.
TERPOPULER
