Marak Kecelakaan Laut, DPR Minta Menhub Tindak Operator 'Nakal', Singgung 'Bajak Laut'

Suara.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti masih tingginya angka kecelakaan kapal laut di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, hingga Kepala BNPB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Lasarus menyayangkan sikap sejumlah operator kapal dan pelabuhan yang dinilai abai terhadap keselamatan penumpang demi meraup keuntungan.

Ia menegaskan agar seluruh pihak memiliki empati dan tidak bermain-main dengan nyawa manusia.

"Kemudian kepada para teman-teman operator baik operator kapal maupun operator pelabuhan, meski ada rasa lah ada sense of nya gitu loh. Ya jangan bermain-main dengan manusia. Karena gak semua juga kita bisa kontrol pak. Tapi kalau bapak yang operator kapalnya nakal. Ini yang mengimbulkan persoalan. Sudah didata oleh KSOP nih, orang nih udah selesai tutup harusnya. tapi masih dibiarkan ada yang naik dan seterusnya," ujar Lasarus.

Ia membeberkan praktik curang yang kerap ditemuinya di lapangan, yakni memaksakan jumlah penumpang melebihi kapasitas resmi dengan menggunakan kursi tambahan yang tidak terdata.

"Saya pernah berdiskusi pak ada berapa tempat duduk sih di kapal itu? ada 100, ada berapa kursi yang ditumpuk2? yang tidak diitung? ada sekian ratus, ada sekian ratus penumpang bisa naik pak ada kursi karena kursinya ditumpuk-tumpuk kursi plastik. Jelas pak ini muatan kapalnya berapa? kursi harusnya berapa? masih boleh gak ada kursi yang untuk diduduki orang tanpa kursi yg ada. Gimana ngaturnya. Ini hal yang sederhana pak," cecarnya.

Lebih lanjut, Lasarus mengingatkan bahwa mengutamakan keselamatan dan nyawa manusia merupakan kewajiban negara yang tertuang dalam UUD.

Ia mendesak pemerintah memperkuat fasilitas pengawasan seperti X-ray di pelabuhan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

"Nah peralatan bagaimana? kalau kurang X-ray dan seterusnya ya kita perkuat pak mau gamau itu resiko kalo nggak ini berulang terus," tambahnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menyinggung pentingnya kesadaran kolektif dalam bernegara. Ia meminta instansi terkait seperti Pelindo dan KSOP menggunakan otoritasnya secara maksimal untuk menertibkan operator yang tidak taat aturan.

"Semua menerima manfaat kok. pelindo misalnya, kalau kapal yang nakal-nakal Pelindo tau, Pelindo gunakan otoritasnya. hubungi kementerian hubungi KSOP dan seterusnya. Bila perlu dilarang bersandar kapal itu. Bila perlu pak menteri cabut izinnya. jadi ada mekanisme gitu," tegas Lasarus.

Lasarus meminta Menteri Perhubungan mengambil langkah tegas tanpa kompromi terhadap operator yang masih membandel. Ia mengibaratkan operator tersebut seperti "bajak laut" yang tidak sopan.

"Ini keterlaluan pak. Ngono yang ngono wes ojo ngono kata org jawa. Ya mau cari untung boleh lah tapi jangan cari untuk mengorbankan warga bangsa indonesia yang tercinta ini. Itu harapan saya, titik balik ini pak menteri kami dukung pak. Bapak ambil langkah tegas aja. Bajak laut itu tidak terlalu sopan katanya pak kalau beraksi. Jadi bajak laut yang bereaksi yang tidak terlalu sopan ini hanya kita bisa selesaikan dengan penegakan aturan yang keras pak. Nah kita beri kesempatan pak menteri tegakkan aturan setegak-tegaknya," pungkasnya.