Donald Trump Ancam Hukuman Ekonomi Berat Bagi Negara yang Berbisnis dengan Iran

Suara.com - Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan hukuman ekonomi berskala besar kepada negara mana pun yang nekat menjalin hubungan bisnis atau memberikan bantuan kepada Iran. Langkah ekstrem ini menjadi bentuk eskalasi perang ekonomi terbaru Washington untuk mengisolasi total posisi Teheran di panggung internasional.

Keputusan tegas tersebut sekaligus membendung ruang gerak finansial Iran yang terus bertahan di tengah gempuran konflik wilayah yang makin meluas. Presiden AS Donald Trump menegaskan kesiapan pemerintahannya untuk menghentikan seluruh akses bantuan dari luar negeri yang mengalir ke wilayah Iran.

"Hari ini, saya mengumumkan OPERASI EKONOMI PALING MENGHANCURKAN YANG PERNAH DILAKUKAN TERHADAP NEGARA MANA PUN! Ini akan menjadi Perang Ekonomi dan Isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," tulis Trump di Truth Social.

Sanksi balasan tersebut menyasar beragam sektor vital internal dari negara-negara yang mencoba menjalin kerja sama aktif dengan Teheran.

"Saya juga mengumumkan bahwa NEGARA MANA PUN yang mengizinkan lembaga keuangan, bisnis, bandara, atau entitas pemerintahnya memberikan jenis bantuan apa pun kepada Iran akan menghadapi Konsekuensi Ekonomi yang SANGAT BESAR," tegasnya.

Meski demikian, Trump tidak merinci bentuk hukuman spesifik yang akan dijatuhkan dan belum menyebutkan nama negara target secara mendetail.

Pernyataan keras Trump melengkapi penegasan Menteri Keuangan Scott Bessent yang menyebut AS siap menerapkan isolasi ekonomi paling ketat dalam sejarah.

Pemerintah AS memperketat tekanan ini di tengah bayang-bayang pemilu domestik November mendatang yang membuat kebijakan luar negeri Washington makin disorot.

Di sisi lain, Iran masih terus memblokir jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz setelah kesepakatan awal pembukaan koridor laut tersebut gagal dicapai.

Meski komunikasi rahasia sempat terjalin antara kedua belah pihak, Trump memastikan bahwa seluruh proses negosiasi diplomasinya kini telah resmi dihentikan.

Trump bahkan melontarkan wacana provokatif di media sosial yang mengklaim kawasan Selat Hormuz berpotensi dijadikan sebagai "Wilayah Baru AS".

Konflik terbuka yang sudah berlangsung hampir enam bulan ini terus berlarut-larut tanpa adanya tanda-tanda penyelesaian militer maupun kesepakatan diplomatik.