Bantu Korban Gempa NTT, Pemprov DKI Kumpulkan Donasi Rp5,8 Miliar

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat membantu korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melepas langsung pengiriman bantuan kemanusiaan dari Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

"Pemerintah DKI Jakarta hadir untuk membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak bencana pada 15 Agustus kemarin. Gempa dengan magnitudo 7,7 sangat besar dan dampaknya luar biasa," ujar Pramono.

Hanya sehari setelah gempa terjadi, Pemprov DKI Jakarta telah memberangkatkan tim kesehatan ke lokasi bencana.

Tim tersebut kini tengah bertugas melayani warga terdampak di NTT.

"Berdasarkan hasil komunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta tim lapangan, kebutuhan mendesak seperti popok dan kebutuhan sanitasi bayi maupun lansia akan terus diprioritaskan pada pengiriman berikutnya," jelas Pramono.

Selain mengirim tenaga medis, Pemprov DKI Jakarta juga menghimpun dana bantuan dari berbagai pihak.

Penggalangan dana ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

"Dari hasil pengumpulan yang dilakukan oleh ASN, perangkat daerah, BUMD, BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, terkumpul Rp5.853.728.500 atau tepatnya Rp5,8 miliar," papar Pramono.

Eks Sekretaris Kabinet itu menegaskan bahwa langkah Jakarta membantu NTT merupakan wujud solidaritas antardaerah.

Menurutnya, kepedulian tidak boleh terhalang oleh batas administrasi wilayah.

"Solidaritas Jakarta tidak berhenti pada batas wilayah administrasi. Ketika saudara-saudara kita di daerah lain mengalami musibah, Jakarta harus selalu hadir untuk mendukung pemulihan mereka sepenuhnya," ucap Pramono.

Bantuan untuk NTT dari Pemprov DKI Jakarta pun dipastikan belum berhenti pada pengiriman logistik hari ini.

Pramono masih membuka penggalangan dana bagi siapa saja yang ingin ikut berpartisipasi membantu proses pemulihan NTT pascagempa.

"Ini adalah tahap awal, dan Pemerintah DKI Jakarta masih membuka kesempatan bagi siapa pun yang ingin berpartisipasi sampai dengan 25 Agustus 2026," pungkas politisi PDIP tersebut.