- ICW mengungkap pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk HUT ke-81 RI di Jakarta.
- Temuan tersebut diumumkan pada Jumat, 21 Agustus 2026, di tengah tidak adanya realisasi anggaran penanganan bencana tahun 2026.
- ICW menilai anggaran tersebut tidak berdasar skala prioritas dan urgensi karena dilakukan di saat banyak kebutuhan publik lebih mendesak.
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkna temuan pengadaan burung merpati dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, senilai Rp305 juta.
ICW mempertanyakan urgensi pengeluaran anggaran tersebut.
Kepala Divisi Hukum dan investigasi ICW, Wana Ramsyah, mengatakan pengadaan merpati senilai Rp305 juta dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya.
Pada aat yang sama, kata Wana, ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
"Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan," kata Wana kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

ICW menilai pengadaan merpati mencapai ratusan juta rupiah tersebut merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran.
ICW mengingatkan sejumlah peristiwa yang terjadi, mulai dari bencana besar di Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan yang masif di Kalimantan, serta perbaikan dan pemulihan yang belum tuntas pasca bencana besar di Aceh dan Sumatera.
Wana mengatakan di tengah situasi demikian, seharusnya anggaran publik dapat diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat.
"Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi," kata Wana.
Wana mengingatkan pemerintah bahwa perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran.
"Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran," kata Wana.