- Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar mengkritik perayaan mewah HUT RI di Masjid Kampus UGM pada Kamis, 20 Agustus 2026.
- Perayaan kemerdekaan yang sarat kemeriahan dan hiburan dinilai mengabaikan persoalan mendasar serta penindasan yang masih dialami masyarakat adat.
- Negara seharusnya mewujudkan kemerdekaan melalui pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan nyata, bukan sekadar seremoni formalitas.
Suara.com - Guru Besar Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengkritik cara negara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang dikemas secara megah.
Menurutnya, perayaan kemerdekaan yang digelar secara meriah justru memperlihatkan adanya jarak antara imajinasi pemerintah tentang kemerdekaan dan kondisi substantif yang dirasakan masyarakat.
Uceng sapaan akrabnya menilai kemerdekaan dalam perayaan HUT ke-81 RI kemarin lebih banyak ditampilkan melalui kemeriahan, hiburan, dan simbol-simbol kemewahan.
"Jadi yang dipikirkan negara soal kemerdekaan itu adalah entertainment, mau kelihatan gagah dan mewah. Padahal secara substantif kita keropos, keropos betul," kata Uceng saat mengisi kajian di Masjid Kampus UGM, Kamis (20/8/2026).
Pemerintah dipandang menjebak diri dalam pandangan sempit yang mengidentikkan kemerdekaan sekadar sebagai perayaan simbolis dan pesta pora.
Pendekatan semacam ini dinilai hanya menutupi berbagai persoalan mendasar serta ketimpangan sosial yang hingga saat ini belum terselesaikan di tengah masyarakat.
Ia turut menyoroti penggunaan pakaian adat daerah dalam rangkaian perayaan kemerdekaan kemarin.
Simbol keberagaman tersebut menjadi ironis ketika pada saat yang sama masih terdapat masyarakat adat yang menghadapi berbagai bentuk penindasan.
"Yang miris, mereka pakai pakaian daerah padahal di saat yang sama masyarakat adat di mana-mana masih mengalami penindasan," tegasnya.
Kondisi ini mencerminkan adanya jarak yang lebar antara narasi kemerdekaan yang dibangun oleh pemegang kekuasaan dengan apa yang sesungguhnya dialami oleh rakyat sehari-hari.
Kemerdekaan seharusnya diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar serta kepastian kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan formalitas seremoni.
"Padahal bagi masyarakat, bagi rakyat, kemerdekaan itu adalah udara yang harusnya dia menghirup sehari-hari," ungkapnya.
Belum lagi soal besarnya anggaran yang digunakan untuk menghadirkan kemeriahan dalam perayaan kemerdekaan kemarin.
Negara, kata Uceng, seharusnya membangun persepsi mengenai kemerdekaan berdasarkan pengalaman masyarakat, bukan semata-mata melalui seremoni.
"Kemerdekaan itu apa yang dia rasakan dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Bukan soalan jamuan makan, semuanya makan, gempita, kenyang, lalu kemudian tidak tahu besok makan apa," ujarnya.
Sorotan turut tertuju pada fokus kebijakan yang hanya mengejar kesetaraan di atas kertas tanpa merealisasikan keadilan yang berdampak langsung.
"Yang kita butuhkan bukan mengakhiri ketimpangan yang jadi formal equality, tapi juga yang kita inginkan adalah substantif equality, kan. Yang kita inginkan adalah bagaimana negara melihatnya dengan adil. Karena dugaan saya apa, negara punya saluran persepsinya sendiri," tandasnya.